SEPUTARTANGSEL.COM - Kasus tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menuai atensi publik.
Tak hanya berfokus pada perkembangan kasus Brigadir J saja, Mabes Polri kini juga disoroti banyak pihak. Tak terkecuali oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan, kasus Brigadir J menujukkan kemajuan signifikan lantaran permasalahan politik dan hierarki di dalam tubuh Polri sudah bisa dieliminasi.
Baca Juga: Cek Fakta: Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Akhirnya Akui Pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J
Menurut Mahfud MD, hal ini dilakukan dengan cara memutasi para personel kepolisian agar tidak ada konflik kepentingan. Hal ini disebutnya sebagai 'bedol deso'.
Mahfud MD mengungkapkan, sebelum bedol deso itu dilakukan, ada konflik saling menyandera di internal Polri, dan Bharada E berada di bawah penguasaan orang yang berkepentingan.
Mahfud MD menilai, kasus Brigadir J juga berhasil mengungkapkan psikopolitik, yakni subgrup atau geng di Mabes Polri.
Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun hal yang tidak masuk akal dalam kasus ini adalah mengenai dugaan adanya pembersihan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan terhadap Brigadir J oleh sekelompok atau serombongan orang.
Baca Juga: Mahfud Sebut Ada Tersangka Ketiga Kasus Pembunuhan Brigadir J, Aktor Intelektual?
"Jadi seperti yang saya katakan, yang terlibat di dalam proses tewasnya Brigadir J barangkali hanya 5 orang saja yang tahu persis," kata Refly Harun.
"Tapi ketika kasusnya sudah terjadi, yang jadi persoalan adalah datang rombongan-rombongan lain yang membersihkan TKP, mengamankan TKP. Mungkin juga membuat alibi dan skenario, dan lain sebagainya," sambung Refly Harun.
Refly Harun berharap, geng-geng kejahatan ini tidak membesar dan menjadi penguasa di Mabes Polri, serta bisa segera dibersihkan.
Baca Juga: Witan Sulaeman Gabung Klub Liga Slovakia AS Trencin, Dikontrak 2 Tahun: Tantangan Baru Dimulai
Baca Juga: Dukung Polisi Ungkap Pelaku Pembunuh Brigadir J, Mahfud MD: Asal Kita Kawal dari Ranjau Geng Pelaku
Refly Harun pun mengapresiasi kinerja Polri dalam mengusut kasus Brigadir J meski menurutnya agak terlambat dan terkesan maju mundur.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, adanya konflik internal di institusi Polri harus benar-benar dilihat oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia juga merasa perlu agar pihak-pihak eksternal seperti Kompolnas, Komisi III DPR RI, dan Presiden Jokowi ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
"Kadang-kadang DPR tidak bekerja secara baik untuk mengawasi kepolisian karena mereka pun kadang-kadang juga terlibat dalam banyak kepentingan dengan kepentingan kepolisian," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Baca Juga: Utang Indonesia Rp7.000 Triliun, Luhut Binsar Pandjaitan: Jangan Dengar Bicara yang Aneh-aneh
Ia menegaskan, DPR dilarang terlibat kepentingan dengan kepolisian. Pasalnya apabila pengawas melebur dengan institusi yang diawasi, maka pengawasan akan menjadi tumpul karena tercipta simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Lebih lanjut, mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga itu juga menyoroti adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir J. Salah satunya terkait dugaan pengrusakan TKP.
"Justru karena mereka profesional, orang-orang yang paham betul bagaimana mengolah TKP, maka mereka jadi begitu. Jadi yang membuat mereka begitu tadi, pengaruh dalam tanda kutip geng kejahatan," ucapnya.
Baca Juga: Roy Suryo Ditahan, Pelapor: Umat Budha Apresiasi Penyidik, Penista Agama Sudah Seharusnya Ditahan
Baca Juga: Timsus Akan Umumkan Tersangka Baru Kasus Brigadir J, Refly Harun Duga Orang Terdekat Ferdy Sambo
"Mereka bukan orang yang tidak paham, tidak tahu bagaimana mengolah TKP, tapi justru karena saking tahu dan saking pahamnya, mereka melakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan jejak," kata Refly Harun menambahkan.
Menurut Refly Harun, dengan adanya dorongan masyarakat, Presiden Jokowi, dan kemauan internal di kalangan Polri, kasus Brigadir J bisa mengalami kemajuan.
Meski demikian, kata Refly Harun, masyarakat masih harus bersabar apakah kasus Brigadir J akan menjadi momentum atau entry point sebagai perbaikan Polri ke depannya.***