Soal Vaksin Covid-19, Anggota DPD RI: Pemerintah Jangan Menimbulkan Keraguan Publik

- 24 Oktober 2020, 14:37 WIB
Anggota DPD RI, Fahira Idris.
Anggota DPD RI, Fahira Idris. /Foto: Twitter @fahiraidris/

SEPUTARTANGSEL.COM – Informasi vaksin Covid -19 gencar sekali disampaikan kepada publik, mulai soal langkah pemerintah mendapatkan vaksin Covid-19 hingga soal rencana penyuntikan vaksin-19 pada November mendatang.

Upaya Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dan keinginan segera melakukan vaksinasi dinilai patut diapresiasi.

Akan tetapi, informasi dan komunikasi soal vaksin tidak tegas, jelas, dan transparan dikhawatirkan menimbulkan kebingungan tidak hanya di masyarakat, tapi juga dikalangan ilmuan.

Baca Juga: Libur Panjang 28 Oktober-1 November 2020, KAI Tambah 27 Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh

Baca Juga: Umrah Tahap III Dibuka 1 November 2020, Ini Persiapan Kemenag

Hal itu, disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI fahira Idris sebagai masukan ke pemerintah dalam menyampaikan informasi soal vaksin kepada masyarakat.

Menurut Fahira Idris, saat ini harapan sebagian besar manusia termasuk di Indonesia adalah beberapa calon vaksin lolos uji klinis tahap 3, direview oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Kemudian, menjadi kesepakatan global sebagai vaksin yang aman dan efektif untuk selanjutnya dilakukan vaksinasi massal guna menekan dan mengendalikan wabah Covid-19.

Dengan demikian, informasi dan komunikasi soal vaksin harus tegas, jelas, dan transparan agar tidak melahirkan disinformasi dan kebingungan di masyarakat.

Baca Juga: Polisi Tangkap 11 Pembakar Ambulans dan Pelaku Perusakan Saat Demo di Makassar

Baca Juga: Harun Masiku Sembilan Bulan Raib, ICW: KPK Bukan Tak Mampu, Tapi Memang Tak Mau Mencari

Jika informasi dan komunikasi soal vaksin tidak dikelola dengan baik dan tepat, dikhawatirkan nanti muncul keraguan terhadap program vaksinasi.

“Tegas itu maksudnya adalah semua informasi dan komunikasi soal vaksin harus jelas dan terang benderang, tidak multitafsir atau menimbulkan keraguan publik. Informasi dan komunikasi yang tegas ini bisa terwujud jika semua proses baik uji klinis maupun pengadaan vaksin juga disampaikan secara transparan,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya, Jumat 23 Oktober 2020.

“Misalnya saja soal rencana vaksinasi di November ini, apakah ini tahap persiapan atau memang sudah tahap penyuntikan. Kalau memang dilakukan penyuntikan, vaksin mana yang disuntik. Karena kita tahu, vaksin corona dari Sinovac di November ini masih dalam tahap uji klinis baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Informasi-informasi seperti ini kan membuat publik bertanya-tanya,” sambung Fahira.

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Bebas Biaya Airport Tax Mulai Kemarin Sampai Akhir 2020

Baca Juga: Presenter Cantik Dilecehkan Netizen, BMKG Ambil Langkah Hukum

Informasi dan komunikasi soal vaksin, kata Fahira, harus disampaikan apa adanya agar publik bisa memahami dan mengerti proses calon vaksin menjadi sebuah vaksin yang aman dan efektif butuh proses yang panjang dan kompleks sehingga butuh kesabaran demi keselamatan bersama.

Selain itu, informasi ke publik juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi.

Sehingga, lanjut Fahira, penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang menjadi kewajiban masyarakat serta kecepatan 3T (test, tracing, treatment) yang menjadi tugas Pemerintah tidak boleh kendur.

Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 24 Oktober 2020, Terpantau Menurun

Baca Juga: Asyik, Terobosan Dishub Aceh untuk Pesepeda Ini, Bisa Ditiru Daerah Lain

Gencarnya informasi soal ketersediaan vaksin ini jangan sampai melenakan kita semua karena menganggap pandemi ini sebentar lagi akan berakhir sehingga 3M dan 3T tidak lagi jadi prioritas.

Selain itu, Pemerintah diminta untuk memberi keyakinan kepada publik terkait Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam melakukan vaksinasi, namun,  keamanan vaksin menjadi yang paling utama.

Baca Juga: Jadwal dan Lokasi Layanan Samsat dan SIM Keliling di Jabodetabek, Sabtu 24 Oktober 2020

Baca Juga: Lima Tukang Bangunan Jadi Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polri: Mereka Lalai

“Otoritas tertinggi Republik ini mulai dari Presiden dan Menteri terkait perlu sesering mungkin menyampaikan soal keamanan vaksin kepada publik. Memang dibanding negara lain kita lebih cepat dan agresif dalam soal vaksin, tetapi sampaikan juga ke publik bahwa keamanan vaksin adalah hal yang pertama dan utama,” tutur Fahira.

"Hal ini penting disampaikan agar tidak ada kelompok masyarakat yang nanti menolak vaksinasi saat vaksin benar-benar sudah berhasil lolos uji klinis dan aman serta efektif menekan penyebaran Covid-19," pungkasnya. ***

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

x