Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Papua Barat telah deklarasi kemerdekaan dari Indonesia pada Selasa 1 Desember 2020 kemarin.
Deklarasi Papua Barat tersebut diprakarsai oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), suatu kelompok yang sejak lama ingin memerdekakan Papua Barat dari Indonesia.
Selain deklarasi kemerdekaan Papua Barat, ULMWP juga mendeklarasikan "government-in-waiting" atas wilayah Papua Barat, atau bisa disebut dengan pemerintahan masa depan.
Baca Juga: Kecewa Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Ridwan Saidi: Gak Ada Persediaan Maaf Buat Dia
Baca Juga: Beberapa Penyakit dapat Disebabkan oleh Stress, Ketahui Faktanya
Warga Papua Barat setiap 1 Desember kerap mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai peringatan kemerdekaan, hal itu dilakukan mengingat tanggal tersebut merupakan momen deklarasi Papua Barat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1961.
Dan saat ini, UMLWP telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan tepat di tanggal yang sama.
Diketahui, Militer Indonesia mengambil alih Provinsi Papua Barat pada 1962, dan sejak saat itu, wilayah Papua Barat telah menjadi sasaran perjuangan separatis yang sengit.
Baca Juga: Fenomenal, Setahun Pertama, Pikiran Rakyat Media Network Melahirkan 140 Inkubator Mediapreneur
Baca Juga: Akademisi Terdakwa Mata-mata Dibebaskan Setelah Dua Tahun DIpenjara di Iran
Dalam deklarasinya, ULMWP telah menetapkan konstitusi baru dan mengangkat pemimpin mereka yang kini menetap di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Interim (sementara) mereka.
"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk 'government-in-waiting'," kata Benny Wenda, sebagaimana dikutip Pikiranrakyatbekasi dari The Guardian, Rabu, 2 Desember 2020.
Demi semangat rakyat Papua Barat, Benny Wenda pun menyatakan kesiapannya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di Papua Barat.
Baca Juga: Reuni Aksi 212 Digelar Secara Virtual, Habib Rizieq dan Sejumlah Tokoh Hadir
Baca Juga: Sedang Berlangsung, Reuni Alumni 212 dihadiri Ratusan Tokoh Secara Virtual
"Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami," ujar Benny Wenda.
Benny Wenda juga berjanji akan menjadikan Papua Barat sebagai negara hijau pertama di dunia, yang juga menjunjung hak asasi manusia.
"Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan suara hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah di Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," tutur Benny Wenda.
Baca Juga: Cuti Bersama Dipangkas 3 Hari, Berikut Jadwal Terbaru Cuti dan Libur Akhir Tahun
Baca Juga: Hasil Liga Champions: Real Madrid Tersungkur, Liverpool Amankan Tiket 16 Besar
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani mengatakan, menjelang 1 Desember, pihaknya sering merasa terganggu, karena seringkali terjadi aksi kerusuhan dan kekerasan di Papua Barat.
"Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. dan peningkatan risiko ketegangan dan kekerasan baru," kata Ravina Shamdasani.
Dia mengatakan, dalam satu insiden yang terjadi pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati, dan seorang remaja lainnya terluka dalam baku tembak dengan polisi. Kemudian, jasad remaja itu ditemukan di gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Baca Juga: Token Listrik Gratis PLN Desember 2020, Begini Cara Dapat Melalui WA dan www.pln.co.id
Dia juga menyinggung pembunuhan pendeta gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa, yang saat ditemukan tubuhnya penuh dengan peluru dan luka tusuk.
"Yeremia Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan," kata Ravina Shamdasani.
Tak hanya itu, Ravina Shamdasani juga menyoroti serangkaian pembunuhan yang terjadi pada September dan Oktober 2020.
"Sebelumnya, pada September dan Oktober 2020 ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan, setidaknya enam individu, termasuk aktivis dan pekerja gereja, serta warga non-pribumi. Setidaknya dua anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan," kata Ravina Shamdasani.
Baca Juga: Kasus Pemeriksaan Habib Rizieq, Moeldoko: Tidak Perlu Unjuk Kekuatan dan Harus Taat Hukum
Sebelumnya, sebanyak 36 pengunjuk rasa ditangkap di Manokwari dan Sorong dalam protes pro-kemerdekaan pada akhir pekan.
Penduduk asli Provinsi Papua Barat adalah Melanesia, yang secara etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia, dan lebih dekat hubungannya dengan orang Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru.
Selama ini, Indonesia telah menganggap Papua dan Papua Barat sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari Negara Indonesia, dan secara konsisten menyatakan sedang berupaya untuk mengembangkan wilayah tersebut.
Baca Juga: Dikabarkan Terpapar Covid-19, Kapolri Pastikan Sehat Walafiat
Provinsi Papua dan Papua Barat juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu yang paling terkenal adalah Grasberg Papua, yakni salah satu tambang emas terbesar di dunia.
Meski dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tapi penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat masih berada dalam garis kemiskinan.
Pemerintah Indonesia pun saat ini sedang mencoba untuk memperpanjang ketentuan 'otonomi khusus' yang pertama kali diterapkan di Papua Barat pada tahun 2001.
Baca Juga: Madrid Takluk dari Shakhtar Donetsk, Peluang Lolos ke 16 Besar Semakin Tipis
Namun, para pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang otonomi khusus digunakan untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua, dan menuntut referendum pemisahan diri dari Indonesia.
Artikel ini telah tayang di Pikirarakyatbekasidotcom dengan judul: Pegang Roda Pemerintahan, Benny Wenda: Republik Papua Barat Akan Jadi Negara Hijau Pertama di Dunia
Baca Juga: Pelayanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Rabu 2 Desember 2020, Ini Syaratnya
Dari kementerian atau lembaga terkait hingga kini belum ada yang memberikan tanggapan terkait pemberitaan media asing soal deklarasi kemerdekaan Papua Barat.***(PR Bekasi/Rika Fitrisa)
