Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko ikut angkat suara terkait dilaporkannya kedua anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun pada Senin, 10 Januari 2022.
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga: Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Akun Ubedilah Badrun Diserang Netizen
Moeldoko mengatakan, dilaporkannya kedua anak Jokowi ke KPK itu mengesankan bahwa anak pejabat tidak boleh kaya.
Moeldoko meminta agar pandangan negatif terhadap anak-anak pejabat harus diubah. Menurutnya, setiap orag memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya.
Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, menjadi pejabat publik memang tidak enak.
"Memang tidak enak menjadi pemimpin itu, menjadi pejabat publik," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 12 Januari 2022.
Refly Harun menilai jabatan tersebut sangat berat untuk diemban. Ia mengatakan, jabatan bukanlah sekadar kenikmatan hidup, melainkan sebuah tanggung jawab.
"Kalau kita mendapatkan jabatan bertepuk tangan dan lain sebagainya seolah-olah jabatan itu sekadar kenikmatan hidup. Enggak, jabatan itu menanggung tanggung jawab," ujarnya.
"Mangkannya kalau ayahnya jadi pejabat, memang putra-putrinya seharusnya menjaga betul sikapnya. Nah kalau kita kan kesempatan, paling tidak yaitu tadi, memanfaatkan pengaruh," lanjutnya.
Refly menjelaskan, hal tersebut bukanlah persoalan anak pejabat tidak boleh kaya, tetapi khawatir yang bersangkutan akan memanfaatkan jabatan yang diemban oleh orang tuanya. Terkecuali apabila hal tersebut telah dipastikan tidak berhubungan dengan kekuasaan.
"Nggak ada kaitannya dengan iri-mengiri. Ini adalah peran warga negara untuk memastikan bahwa jabatan itu dipanggul dengan sebuah amanah," tegasnya.
Menurutnya, apabila Indonesia memiliki pemimpin yang menghindari konflik kepentingan, maka negara ini akan menjadi negara yang 'Gemah Ripah Loh Jinawi'.
Sayangnya, saat ini ia menilai yang terjadi adalah anak-anak pejabat memanfaatkan jalur kekuasaan para orang tuanya untuk berbisnis.
"Harusnya Presiden Jokowi berterima kasih kepada orang yang mengadukan ini untuk mengingatkan agar jangan sampai terlalu dalam, kemudian akhirnya terjerembab," tuturnya.
Lebih lanjut, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyinggung soal penguasa pada era Order Baru yang terjerembab ketika keluarganya ikut berbisnis. Sama halnya dengan isu di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait 'Gurita Cikeas'.***
