Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam kurung waktu 2 tahun ke depan.
Apabila dalam kurung waktu tersebut pemerintah tak kunjung memperbaiki UU Cipta Kerja, maka peraturan lama otomatis akan berlaku kembali.
Mahkamah Konstitusi menilai, UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa MK sudah mengetahui UU Cipta Kerja merupakan barang busuk.
Namun menurut Rocky Gerung, karena alasan politik, MK masih harus menyelamatkan wajah DPR, oligarki, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karenanya, dia menduga bahwa keputusan MK merupakan akal-akalan busuk saja.
Baca Juga: Flashback Uji Materi UU Cipta Kerja Ditolak, Rizal Ramli Pelintirkan MK Jadi 'Mahkamah Kekuasaan'
"Sebetulnya ini barang yang memang melanggar konstitusi, tapi karena tukar tambah politik, MK mesti selamatkan muka DPR, muka oligarki, muka Presiden, maka dibikinlah akal-akalan itu," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 26 November 2021.
