SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Menteri Kordinator Perekonomian, Rizal Ramli mengungkapkan pengunduran Perdana Menteri (PM) Srilanka Mahinda Rajapaksa akibat negaranya bangkrut dan mengalami krisis ekonomi.
Pemerintahan Mahinda diguncang protes yang disebabkan krisis ekonomi parah sejak April lalu.
Akibat krisis, Srilanka hampir bangkrut dan terpaksa menangguhkan pembayaran utang luar negeri. Masyarakat terus menuntut PM Mahinda mundur.
Baca Juga: Menkeu Sebut Utang Naik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Direktur PEPS: Faktanya Subsidi Rakyat Dibatasi
Menurut Rizal, Srilanka mengalami kebangkrutan karena terlilit utang dari China yang kurang memperhatikan kemampuan bayar alias jor-joran.
"Akibat utang jor-joran dari China," kata Rizal dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @RamliRizal pada Selasa 10 Mei 2022.
Sebelumnya, PM Srilanka Mahinda Rajapaksa mundur usai menghadapi protes berpekan-pekan akibat krisis ekonomi parah di negara itu.
Rizal Ramli mengatakan utang luar negeri Srilanka untuk membiayai pembangunan infrastruktur mercusuar dan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) penguasa.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM, STNK, hingga KUR, Abdullah Rasyid: Kekuasaan Pemerintah untuk Bayar Utang
"Utang untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur mercusuar dan KKN keluarga penguasa," ujarnya.
Sebelumnya, Rizal Ramli pernah mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang diprediksi gagal karena jauh daru ibu kota sebelumnya. Hal ini berkaca pada negara India Utara.
"Nah yang berhasil itu jaraknya cuma satu dua jam dari ibu kota yang lama. Nah, kita tiba-tiba bikin Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, pertanyaannya siapa yang mau tinggal di situ?," ucap Rizal.
Rizal bahkan menduga penggunaan lahan di IKN baru tidak diperuntukkan bagi masyarakat pribumi, melainkan untuk kepentingan negara lain.
Rizal mngungkapkan bahwa nantinya IKN baru akan diisi penduduk RRC (Tiongkok).
"Bangun ibu kota baru, tapi penghuninya siapa itu nanti? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ. Penghuninya ngundang lagi, pasti penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ," ujarnya.
Ekonom Universitas Indonesia ini menjelaskan, secara hitung-hitungan ekonomi akan sulit memindahkan apa yang ada di Jakarta ke Kaltim.
Bahkan, untuk kalangan bisnis properti besar sekalipun. Dia mengatakan, pengusaha properti akan meraup keuntungan dengan membuat kota satelit baru ketimbang membangun di wilayah IKN.
"Kalau perusahaan real estate besar tidak akan mau main real estate di Kalimantan Timur (Kaltim), kecuali dipaksa. Karena mereka lebih diuntungkan bikin (BSD) baru, bikin kota baru di Pulau Jawa," tuturnya.***