Utang Publik Indonesia Makin Menumpuk Capai Rp13.400 Triliun, Said Didu: Generasi Muda Dapat Beban Berat

- 4 April 2022, 15:47 WIB
Ilustrasi grafik melonjak. Posisi Utang Sektor Publik (USP) yakni dari Pemerintah, Bank Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) per 31 Des 2021 mencapai Rp 13.400 triliun. Mantan Stafsus Menteri ESDM (2014-2016), Muhammad Said Didu meragukan kemampuan pemerintah Jokowi membayarnya.
Ilustrasi grafik melonjak. Posisi Utang Sektor Publik (USP) yakni dari Pemerintah, Bank Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) per 31 Des 2021 mencapai Rp 13.400 triliun. Mantan Stafsus Menteri ESDM (2014-2016), Muhammad Said Didu meragukan kemampuan pemerintah Jokowi membayarnya. /Foto: Pixabay/Geralt/

SEPUTARTANGSEL.COM - Posisi Utang Sektor Publik (USP) yakni dari Pemerintah, Bank Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) per 31 Des 2021 mencapai Rp 13.400 triliun.

Jumlah itu setara dengan 79,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Rp16.970,79 triliun.

Data utang sektor publik tersebut dipaparkan Pengamat Ekonomi, Awalil Rizky. Dia mengatakan bahwa Posisi Utang sektor publik (USP) cenderung meningkat karena kenaikan utang Pemerintah dan utang BUMN.

Baca Juga: Sindir Pidato Kampanye 2019 'Tak Punya Beban', Rizal Ramli: Ternyata Utang Budinya Banyak Banget ke Oligarki!

Menurut Awalil Rizky, data Statistik Utang Sektor Publik (SUSP) Indonesia yang dipaparkan Bank Indonesia (BI) belum mencakup seluruh BUMN.

Terkait data yang dipaparkan Awalil Rizky, Staf Khusus Menteri ESDM (2014-2016), Muhammad Said Didu menyesalkan hutang pemerintah yang menumpuk hingga mencapai Rp13.400 triliun.

"Data bicara.Utang makin menumpuk! Utang publik sdh lebih Rp 13.400 trilyun," kata Said Didu dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan di akun Twitter @msaiddidu pada Senin 4 April 2022.

Baca Juga: Menkeu Sebut Utang Naik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Direktur PEPS: Faktanya Subsidi Rakyat Dibatasi

Sebagai informasi, SUSP atau Public Sector Debt Statistics merupakan publikasi statistik antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) dan Bank Indonesia (Departemen Statistik) yang disajikan secara triwulanan.

Halaman:

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

x