"Kita tahu zaman Orde Baru, siapapun yang mengadvokasi rakyat tuduhannya gerakan kiri atau komunisme. Nah sekarang tuduhannya terbalik, gerakan kanan. Ekstremisme, radikalisme dan lain sebagainya. Entah kapan negara kita selesai dengan hal-hal seperti ini," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 17 Februari 2022.
Refly Harun mengatakan, presiden dan aparat penegak hukum memegang kunci serta peranan penting dalam hal tersebut.
Menurut Refly Harun, Jokowi harus berani memulai rekonsiliasi, yakni tidak berpihak kepada golongan tertentu.
Pasalnya, Jokowi sebagai pimpinan tertinggi milik seluruh bangsa Indonesia.
"Mengkritik itu adalah dinamika demokrasi. Demokrasi itu bukan mengandaikan keseragaman, semua menguji penguasa, harus ada yang mengingatkan," ujarnya.
Kemudian, mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu mengimbau agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
Lebih lanjut, Refly mengaku belum yakin bahwa mantan Ketua YLBHI itu teroris.
"Karena masih berkutat kepada dua kegiatan ceramah, yaitu di Sumatera Utara, kemudian di Makassar. Kalau di UIN, kalau tidak salah dia hanya datang sebagai peserta biasa," tuturnya.
Baca Juga: Munarman Dituntut Hukuman Mati, Rocky Gerung: Memang Ada Desain untuk Menjebloskan...