Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN diduga terlibat dalam skandal bisnis PCR.
Bahkan, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir telah dipolisikan oleh Ketua Umum (Ketum) ProDem Iwan Sumule terkait dugaan kasus kolusi dan nepotisme terkait bisnis PCR.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat, Benny Harman meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim penyelidik independen.
Benny Harman menilai, pembentukan tim tersebut harus dilakukan Jokowi guna mengetahui informasi yang komprehensif terkait skandal bisnis PCR.
"Tentang dugaan KKN dalam bisnis PCR yang disebut-sebut sejumlah pejabat tinggi negara terlibat, hendaknya Presiden membentuk Tim Penyelidik Independen utk mengetahui secara persis informasi tersebut," kata Benny Harman, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Selasa, 30 November 2021.
Lebih lanjut, Benny Harman menegaskan agar mantan Wali Kota Solo itu tak cuci tangan.
Menurutnya, apabila Jokowi cuci tangan, maka ia bukan lagi pemimpin rakyat.
"Jika Presiden cuci tangan, ia bukan lagi pemimpin rakyat," tegasnya.
Sebagai informasi, Luhut Binsar Pandjaitan melalui jubirnya telah mengakui keterlibatan dirinya atas kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Meski begitu, mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu tegas membantah mengambil untung atas penyediaan jasa tes PCR.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Erick Thohir. Dia menegaskan, tidak mengambil keuntungan pribadi terkait tes PCR.
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu mengungkapkan, harga tes PCR diputuskan bersama dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Jokowi.***
