Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya buka suara terkait skandal bisnis PCR yang menyeret dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Erick Thohir menegaskan, dirinya tidak mendapat keuntungan pribadi atas bisnis PCR, seperti apa yang telah digembor-gemborkan publik.
Pasalnya menurut pengakuan Erick Thohir, kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, serta Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.
Menanggapi pernyataan Erick Thohir, Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan daya beli rakyat dan membuat kebijakan sesukanya.
Rocky Gerung mempertanyakan, mengapa kebijakan wajib tes PCR tidak diserahkan kepada BUMN.
"Dia abaikan fungsi BUMN yang melayani kesehatan. Sebut saja ada penipuan publik. Kan mestinya harga (PCR) dulu sangat tinggi karena A, B, C, dan mesti ada keterangan alternatif kenapa tidak pada Kimia Farma," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 20 November 2021.
Baca Juga: Vonis Habib Rizieq Disunat Jadi 2 Tahun Oleh MA, Netizen: Mestinya Mafia PCR yang Dipenjarakan
"Jadi yang mesti dijelaskan pemerintah kenapa tidak diberi kepada Kimia Farma yang usianya sudah ratusan tahun, kenapa harus dibentuk perusahaan baru di dalam era pendemi, padahal sebetulnya fasilitas-fasilitas ahli kimia itu udah ada kan," sambungnya.
