Network
Baca Juga: Siap-siap, Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Guru PPPK Digelar Besok 8 Oktober 2021
Ia menjelaskan bahwa di Pemerintahan sudah ada semacam evaluasi bahwa ada kesalahan penerapan di tingkat Pengadilan Negeri kemudian diperkuat di Pengadilan Tinggi dan ternyata di MA juga.
"Makanya ketika ada permintaan amnesti dari saudara Saiful Mahdi tim dari pemerintah langsung mengkaji dengan cepat dan itu betul, ini ada kesalahan dan presiden setuju bahwa ini harus diberikan pengampunan," paparnya.
Henry juga menyebut amnesti sebagai pengampunan namun dalam kasus ini amnesti adalah cara negara menyelamatkan warganya dari hukuman yang salah.
"Memang amnesti itu pengampunan tetapi dalam konteks ini cara negara menyelamatkan warga negaranya dari hukuman yang salah, dari level pertama sampai ketiga," ujar Henry.
Baca Juga: Jang Ki Yong, Fotografer Keren dalam Drama Romantis Korea Terbaru Bareng Song Hye Kyo
Henry juga menegaskan bahwa dari kasus Saiful Mahdi ini menjadi simbol, menjadi sinyal jangan ada lagi kritik yang kemudian dihukum dengan UU ITE apalagi di kampus.
Saiful Mahdi adalah dosen Universitas Syah Kuala Aceh, yang terkena kasus setelah mengkritik proses penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik dan Teknologi Unsyiah tempatnya mengajar, pada 2019.
Kritikan yang diungkapkan di media WhatsApp grup kampusnya kemudian dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik sebagai tuduhan pencemaran nama baik. Dan Saiful Mahdi pun ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Polres Tangsel Tangkap Polisi Gadungan untuk Modus Penipuan Mobil
