Mantan Pimpinan KPK Sebut Isu Taliban di KPK adalah Permainan Buzzer

- 10 Mei 2021, 09:49 WIB
Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas
Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas /Sumber: Pimpinan Pusat Muhammadiyah/

SEPUTARTANGSEL.COM – Isu radikalisme dan keberadaan kelompok yang dijuluki ‘Taliban’ di KPK sempat mencuat dan ramai dibicarakan di media sosial.

Isu mengenai adanya kelompok-kelopok pendukung radikalisme tersebut ditampik mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas.

Busyro secara tegas menyangkal isu tersebut dan mengatakan bahwa kelompok yang disebut ‘Taliban’ hanya isapan jempol belaka.

Baca Juga: Pengamat TII: UU KPK Pasca Perubahan Berkontribusi Merobohkan KPK

Faktanya 75 pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dianggap sebagai kelompok radikal diantaranya terdapat delapan orang non Muslim.

“Saya ingin menyampaikan menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu ada delapan pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha,” ungkap Busyro dalam acara yang bertajuk ‘Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan MK’.

Dikutip dari situs Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Jumat, 7 Mei 2021, mantan pimpinan KPK tersebut menuding isu ‘Taliban’ dalam KPK adalah narasi dimunculkan para buzzer.

Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Ini Mayoritas Mahasiswanya Non Muslim

Mereka ingin merusak citra KPK sebagai lembaga anti rasuah yang independen.

Busyro mengatakan bahwa berhembusnya isu tersebut merupakan tindakan radikalisme politik.

“Isu Taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” katanya.

Baca Juga: Mendekati Idul Fitri, 245 Ribu Kendaraan MeninggalkanJabodetabek

Busyro juga berharap agar 75 pegawai KPK yang terbukti memiliki kinerja baik tidak dipecat secara sewenang-wenang.

Menurutnya, tes wawasan kebangsaan tersebut tidak memiliki legitimasi moral, akademis, dan dasar metodologi yang kuat.

“Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipecat dengan dalih apa pun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologi,” imbuhnya.***

Editor: Ignatius Dwiana


Tags

Terkait

Terkini