Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berpengaruh besar pada independesinya dalam memberantas praktik korupsi.
Penilaian itu disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.
Dia mengatakan,"Risikonya jelas ini akan membuat KPK tidak lagi independen.”
Baca Juga: Merealisasikan Alat Represi Baru di Dunia Digital, Kritik Kontras Atas 100 Hari Kinerja Kapolri
Sumber daya manusia lembaga antirasuah tersebut sejak didirikan sengaja dibuat khusus dan didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang dipisahkan dengan ASN pada umumnya.
Tujuannya agar para pegawai KPK tidak masuk pada pengaturan eksekutif secara umum yang dapat mengganggu independensinya.
Jika pegawai KPK menjadi ASN maka akan ada tes yang bisa dikontrol institusi pemerintahan.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani: Larangan Aktivitas Mudik Harus Adil dan Konsisten
"Buktinya sudah terjadi, dimana tes wawasan kebangsaan itu bukan tes wawasan kebangsaannya itu sendiri tapi sudah dirancang, dan ini menjadi pertanyaan besar," kata Bivitri di Jakarta pada Kamis, 6 Mei 2021.
