Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Pendiri SMRC Saiful Mujani: Demokrasi Kita dalam Ujian Berat

- 13 Maret 2021, 08:55 WIB
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. /Twitter/@Dr_Moeldoko

SEPUTARTANGSEL.COM - Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), Saiful Mujani kembali mengomentari ditunjuknya Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Saiful Mujani mengatakan dengan ditunjuknya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu sebagai Ketum Partai Demorat dapat memengaruhi check and balances pada sistem demokrasi di Indonesia.

Terlebih, kekuatan partai oposisi di Lembaga DPR RI dari Partai Demokrat dan PKS hanya sekitar 15 persen saja.

Baca Juga: Moeldoko Dilantik Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Rachland Nashidik Sarankan Mundur Agar Tak Bebankan Jokowi

Baca Juga: KSP Moeldoko Ditunjuk Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Dipo Alam: Dilantik SBY, Pupus Tergoda Kekuasaan

Persentase ini menjadi yang terkecil sejak pemerintahan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kekuatan pks dan demokrat di dpr hanya sekitar 15 persen. ini merupakan jumlah yang paling kecil sejak presiden sby," kata Saiful dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @saiful_mujani pada Sabtu, 13 Maret 2021.

Kemudian, Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan apabila Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima pengesahan KLB, atau Pengadilan memenangkan Partai Demokrat versi KLB, maka oposisi pemerintahan di DPR hanya tinggal 8 persen saja.

Baca Juga: ICW Protes Hukuman Buat Nurhadi, Lewat Cuitan Twitter pada Mafia Peradilan

Baca Juga: Sebanyak 16 Penganut Aliran Hakekok di Pandeglang Dianggap Sesat

"Sekarang ksp moeldoko ditetapkan jadi ketua demokrat lewat klb di sumut. bila hasil klb ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan kl ahy menggugat bisa dipastikan demokrat juga bergabung dg penerintah. maka tinggal ada pks sbg oposisi. kekuatannya sekitar 8% saja," ujarnya.

"Bila tinggal 8 persen oposisi maka check and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita, dan demokrasi demikian sebenarnya bukan demokrasi. setidaknya demokrasi yang lemah," sambung Saiful.

Lebih lanjut, dia menilai jika PKS menjadi oposisi tunggal, maka kekuataanya tak lagi berarti.

Baca Juga: Asik, Besok Pemerintah Kembali Buka Taman Ragunan untuk Umum, Tiket Bisa Pesan Secara Online

Baca Juga: Remehkan Kerisuhan Gedung Capitol AS, Presiden Rusia Vladimir Putin Sarankan Perusuh Jalan Santai

Selain itu, kekuatan umat Islam di dua pemilihan presiden (Pilpres) terakhir terbelah dua. Sehingga dengan jadinya PKS sebagai oposisi tunggal, maka polarisasi politik identitas akan semakin dalam.

"Di dua pilpres terakhir umat islam terbelah dua. yang membuat jokowi menang di dua pilpres itu adalah pemilih nonmuslim. dengan pks sbg oposisi tunggal polarisasi politik karena identitas kemungkinan akan semakin dalam. demokrasi dan stabilitas politik kita dalam ujian berat," tegasnya.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini