Network
Baca Juga: Beredar Petisi Contact Tracer Tuntut Insentif 3 Bulan yang Belum Dibayar Satgas Covid-19 BNPB
Refly juga mengatakan bahwa KLB bukanlah urusan internal Partai Demokrat karena melibatkan pejabat pemerintahan yang berada di lingkup Istana.
Terlebih lagi, mantan Kepala Angkatan Staf Darat (KSAD) itu juga bukan anggota Partai Demokrat.
Menurut Refly, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan saran dari Jimly.
Baca Juga: Kode Redeem FF Free Fire Terbaru Hari Ini 8 Maret 2021, Segera Klaim Banyak Hadiah Menarik
Jika Jokowi hanya diam saja, maka tidak salah jika publik menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ada di balik skenario pengambilalihan Partai Demokrat.***
