Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait penunjukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Diketahui, KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Februari 2021 itu dinilai ilegal dan inkonstitusional.
Pasalnya, selain bertentangan dengan peraturan atau AD/ART yang ada, KLB tersebut juga tidak mengantongi izin dari Majelis Tinggi Partai.
Baca Juga: Dibayangi Aksi Vandalisme, Flyover Gaplek Dihias Mural Adat Betawi
Menurut Jimly, pemerintah hanya memiliki dua pilihan, yakni dengan tetap bersikap netral dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat dengan tidak mengesahkan KLB tersebut.
Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus memecat KSP Moeldoko dan mencari KSP baru.
Menanggapi pernyataan Jimly, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun pun mengaku setuju dengan apa yang dikatakan oleh mantan Ketua Dewab Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum itu.
Baca Juga: Disorot Media Asing, Ditunjuknya KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Bisa Memperlemah Oposisi
Baca Juga: Diperingati Tiap 8 Maret, Ini Sejarah Hari Perempuan Internasional
Meski begitu, Refly menuturkan bahwa hal ini akan membuat Moeldoko menjadi dilema.
"Moeldoko pasti akan menjadi dilema. Pertama, kalau mau terus mengambil Partai Demokrat, maka Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden atau diberhentikan Presiden Jokowi. Kedua, kalau memang memilih KSP, maka harus menanggalkan jabatan sebagai Ketum Demokrat hasil KLB," kata Refly, dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 8 Maret 2021.
Lebih lanjut, Refly mengatakan bahwa hal ini bukanlah persoalan rangkap jabatan, melainkan untuk memastikan Istana agar tetap bersikap netral.
Baca Juga: Tidak Terima Digusur dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY Laporkan Peserta KLB ke Kemenkumham
"Kalau Istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Jenderal Moeldoko, maka Istana atau Presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini. Paling tidak Jokowi dalam tanda kutip merestui, menyetujui pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko," ujarnya.
"Tentu saja ini akan menjadi hal yang sifatnya dilematis bagi Jenderal Moeldoko. Bagaimana mungkin dia menanggalkan jabatan KSP, padahal jabatan itu lah yang menggaransi, menjamin dia bisa mengambil alih," lanjut Refly.
Kemudian, Refly juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan KLB Demokrat tidak akan pernah mempetimbangkan Moeldoko jika yang bersangkutan tidak menjabat sebagai KSP.
Baca Juga: Beredar Petisi Contact Tracer Tuntut Insentif 3 Bulan yang Belum Dibayar Satgas Covid-19 BNPB
Refly juga mengatakan bahwa KLB bukanlah urusan internal Partai Demokrat karena melibatkan pejabat pemerintahan yang berada di lingkup Istana.
Terlebih lagi, mantan Kepala Angkatan Staf Darat (KSAD) itu juga bukan anggota Partai Demokrat.
Menurut Refly, Presiden Jokowi harus mempertimbangkan saran dari Jimly.
Baca Juga: Kode Redeem FF Free Fire Terbaru Hari Ini 8 Maret 2021, Segera Klaim Banyak Hadiah Menarik
Jika Jokowi hanya diam saja, maka tidak salah jika publik menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ada di balik skenario pengambilalihan Partai Demokrat.***
