Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi melontarkan soal revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap pasal karet, diskriminatif dan memecah persatuan dan kesatuan.
Menko Polhukam, Mahfud MD juga menanggapi positif terhadap pernyataan Presiden mengenai revisi UU ITE.
Mahfud MD melalui unggahan instagram Menko Polhukam @polhukamri pada 20 Februari 2021, menyatakan Menko Polhukam yang medapat tugas menyelesaikan masalah UU ITE agar tidak ada apa yang dianggap pasal karet dan mempelajari kemungkinan dilakukannya revisi terhadap UU ITE.
Baca Juga: Wacana Revisi UU ITE oleh Jokowi Timbulkan Polemik, Refly Harun Usulkan Negara Tidak Ikut Campur
Baca Juga: Pemerintah 'Potong' Jatah Cuti Bersama Tahun 2021 Menjadi Hanya 2 Hari, Ternyata Ini Alasannya
Pembentukan Tim Kajian UU ITE ini berdasarkan Tim Kajian UU ITE Nomor 22 Tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021.
"Saya sudah membentuk 2 tim kajian. Tim pertama bertugas menyelesaikan kajian implementasi peraturan UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi. Dan tim kedua merupakan tim pengarah yang memberikan pertimbangan revisi," terang Mahfud MD.
Tim kajian pertama yang akan mendiskusikan dengan para akademisi, praktisi hukum, tenaga ahli dan korban pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis, dan kelompok media.
Baca Juga: Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Siap Jadi Perguruan Tinggi Islam Cyber Pertama di Indonesia
Baca Juga: Minggu Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hujan Deras, Tapi Bisa Jadi Cerah, Ini Sebabnya
"Tim ini mulai bekerja pada 22 Februari," terang Mahfud MD.
Dari hasil tim kajian pertama akan menjadi pertimbangan bagi tim pengarah yang terdiri dari Menko Polhukam, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.
"Kita akan diskusikan secara terbuka. Tim ini akan mendengar semuanya baik dari ahli, akademisi, LSM, warga masyarakat, politisi dan lain sebagainya, kalau perlu merevisi kita akan revisi," janji Mahfud.
Tak hanya berdiskusi dengan masyarakat Menko Polhukam juga akan berdiskusi dengan DPR.
Baca Juga: Tok! Pemerintah Resmi Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi Hanya Dua Hari Saja, Ini Rinciannya
Baca Juga: Chun Li dan Ryu ‘Street Fighter’ Gabung di Fortnite
"Karena DPR pun ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan revisi. Karena kekhawatiran jika tidak ada aturan tentang ITE ini. Bagaimana dengan bahaya konten-konten pornografi, yang membahayakan demokrasi dan lain sebagainya," tutup Mahfud.***
