Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Pemerintah telah dua kali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tetapi hasilnya hingga saat ini kasus penularan Covid-19 grafiknya belum terlalu melandai.
Kebijakan PPKM ditujukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Tetapi hingga saat ini penularan Covid-19 masih tinggi. Oleh karena itu presiden mengungkap ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Baca Juga: Asik, dari Depok ke Jakarta Kini Lebih Aman dan Lancar, Ada Fly Over Tanjung Barat dan Lenteng Agung
Baca Juga: Wah, Abu Janda Akhirnya Dipanggil Bareskrim Polri Terkait Cuitannya yang Dianggap Menghina Islam
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan.
Baca Juga: Astagfirullah, Sumbawa NTB Dilanda Banjir Bandang, Ada Korban Jiwa
Presiden mengharapkan pada jajarannya memberikan contoh kedisiplinan dan sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama, mengenai protokol kesehatan.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul terjadi,” kata Presiden.
Baca Juga: Tanggapi Natalius Pigai yang Balik Dibareskrimkan, Refly Harun: Susah Dikatakan Bahwa Dia Menghina
Presiden meminta untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah, diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. ***
