Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis pada hari ini, Rabu, 27 Januari 2021.
Pelantikan tersebut dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mabes Polri, Jakarta.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau yang akrab disapa Cak Nanto angkat bicara melalui keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Sempat Distop Trump, Biden Kembali Kucurkan Bantuan AS kepada Palestina
Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Kapolri, Jenderal Pol Listyo: Pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
Dia mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada hari ini.
Kemudian, dia berharap Jenderal berbintang empat itu mau bekerja keras untuk membangun institusi Polri.
"Pemuda Muhammadiyah menunggu kerja besar Jenderal Pol. Sigit dalam membangun institusi Polri yang sebelumnya menggunakan paradigma pemolisian berbasis masalah (problem oriented policing) menjadi pemolisian prediktif (predictive policing)," kata Sunanto, seperti dilansir dari Antara, 27 Januari 2021.
Baca Juga: Pemda DKI Tambah Lokasi Pemakaman dengan Protokol Covid-19, Cek di Sini Lokasinya
Baca Juga: Astaghfirulloh, 5 Pelaku Perampokan Minimarket Ternyata Masih Berusia Muda
"Jangan sampai gagasan transformasi Polri Presisi hanya menjadi narasi baik tanpa implementasi penegakan hukum yang transparan, humanis, bertanggung jawab, dan berdiri di atas semua golongan," lanjutnya.
PP Pemuda Muhammadiyah itu juga meminta agar Jenderal Pol Listyo selalu berhati-hati dan dapat memberikan penjelasan terkait wacana pengaktifan kembali pasukan pengamanan masyarakat (pam) swakarsa kepada publik.
Dia mengingatkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia masih trauma dengan istilah tersebut.
Baca Juga: Setelah Melakukan 10 Kali Aksi Pencurian, Polisi Berhasil Ringkus 4 Pelaku Curanmor di Tangsel
Baca Juga: Wah, Penyanyi Nindy Ayunda Ditanyai 17 Pertanyaan oleh Kepolisian, Begini Detailnya
Pasalnya, pada masa Orde Baru, pam swakarsa dijadikan alat politik untuk membungkam kebebasan sipil.
Sunanto selanjutnya menyarankan agar Kapolri baru lebih masih menjalin komunikasi ke berbagai elemen negara seperti pemimpin agama, tokoh bangsa, dan tokoh masyarakat.
Hal ini penting dilakukan untuk menyerap segala aspirasi publik terkait dengan penegakan hukum dan menjelaskan secara gamblang berbagai agenda kerja penegakan hukum.
Baca Juga: Pemda DKI Siapkan 20.000 Meterpersegi TPU Rorotan Untuk Pemakaman dengan Protokol Covid-19
Baca Juga: Pelaku Kasus Mesum Halte Senen Jalani Pemeriksaan Kejiwaan
Selain itu, berbagai keraguan, kesalahpahaman, dan ketidaktahuan masyarakat akan institusi Polri sebagai penegak hukum harus segera diselesaikan.***
