Pemerintah Resmi Bubarkan FPI, Kata Hidayat Nur Wahid Mestinya Begini

- 30 Desember 2020, 20:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.*
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.* /Foto: Seputartangsel.com/Sugih Hartanto/

SEPUTARTANGSEL.COM - Melalui akun twitter pribadinya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid ikut menanggapi keputusan pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Politisi partai PKS itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan HAM, jadi seharusnya pelarangan atau pembubaran Ormas seperti FPI harus dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang.

"Indonesia Negara Hukum dan HAM. Mestinya 'pelarangan/pembubaran' Ormas seperti FPI dilaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam UU Keormasan (UU No. 17/2013, dari pasal 60 sampai dengan 72," tulis Hidayat Nur Wahid, seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun twitter @hnurwahid pada hari Rabu, 30 Desember 2020.

Baca Juga: Dinyatakan Positif Covid-19, Syekh Ali Jaber: Alhamdulillah

Hidayat Nur Wahid menanggapi keputusan pemerintah untuk bubarkan FPI
Hidayat Nur Wahid menanggapi keputusan pemerintah untuk bubarkan FPI

Baca Juga: Siap Ladeni Tantangan Debat Fadli Zon, Gus Mis Malah Ditantang Balik Oleh Sesama Kader NU

Dia juga menanyakan, apakah pemerintah sudah melaksanakan saksi administratif hingga keputusan pembubaran di pengadilan.

Sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah telah membubarkan FPI per hari ini, Rabu, 30 Desember 2020.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini," kata Mahfud MD dalam konferensi persnya hari ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Tumbuh 4,5 Persen di 2021, Rizal Ramli: Kalau Ngibul Jangan Keterlaluan

Baca Juga: Gisel Resmi Tersangka Video Syur 19 Detik, Bagaimana Nasib Hubungannya dengan Wijin?

Pembubaran tersebut diputuskan setelah FPI dinilai melanggar ketertiban dan keamanan, serta bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.

Selain itu, isi Anggaran Dasar FPI juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setidaknya 35 anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme dan 29 di antaranya telah dijatuhi hukuman.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Apresiasi Langkah Hukum FPI: Alasan Pembubaran Layak Dikritisi

Baca Juga: Ini Anggaran Dasar yang Membuat Pemerintah Membubarkan FPI

Sementara 206 anggotanya terlibat tindak pidana lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi hukuman.***

Editor: H Prastya


Tags

Terkait

Terkini

x