SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Jaksa juga meminta pencabutan hak politik Imam Nahrawi pada masa waktu tertentu.
Imam dinilai terbukti menerima suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.
Baca Juga: Update Corona Indonesia 12 Juni 2020: Kasus Baru Kembali di Atas 1.000 per Hari
Hal tersebut diutarakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan dalam tuntutannya pada siang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 12 Juni 2020.
Menurut jaksa, Imam Nahrawi menerima suap dan gratifikasi terseut dari sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Baca Juga: KAI Operasikan KA Reguler Lagi, Ini Syarat dan Prosedur Yang Harus Ditaati Penumpang
Sidang digelar melalui sarana konferensi video. Saat sidang berlangsung, Imam Nahrawi berada di Gedung KPK.
Sedangkan jaksa, majelis hakim dan sebagian penasihat hukum berada di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, di kawasan Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Kemenag Anjurkan Toa Masjid Dipakai Untuk Sebarkan Informasi Covid-19
Dalam tuntutannya, jaksa juga mewajibkan Imam Nahrawi membayar uang pengganti sebesar Rp19.154.203.882 yaitu sejumlah suap dan gratifikasi yang dinikmatinya.
Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, uang pengganti itu harus diserahkan.
"Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama tiga tahun," kata jaksa Ronald Worotikan.
Baca Juga: Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan Hanya Dituntut 1 Tahun, Tim Advokasi: Sandiwara!
Selanjutnya dia meminta pencabutan hak politik Imam Nahrawi pada masa waktu tertentu.
Dalam dakwaan pertama, Imam Nahrawi bersama bekas asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal KONI, Ending Hamidy dan Bendahara Umum KONI, Johnny E Awuy.
Tujuan pemberian suap itu adalah untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun kegiatan 2018.
Baca Juga: Diawali Letupan, Kebakaran di Perumahan Taman Kedaung Pamulang
Pada 2018, KONI Pusat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018.
Selain itu juga proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.(*)