Jokowi Dinilai Paksakan Pembangunan IKN Baru Pakai APBN, MS Kaban: Berpotensi Mangkrak, IKN Senasab Esemka

6 Februari 2022, 20:43 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat MS Kaban menilai pembangunan IKN baru berpotensi mangkrak. /Antara/Jafkhairi/

SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Majelis Syuro Partai Ummat, MS Kaban ikut buka suara terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Menurut MS Kaban, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan memaksanya pembangunan IKN baru dengan menggunakan APBN yang terseok-seok.

MS Kaban menyebut pembangunan IKN baru yang dipaksakan itu sebagai hal egois karena tidak pro terhadap rakyat.

Baca Juga: Luhut Imbau Warga Usia 60 Tahun ke Atas Tak Keluar Rumah Sebulan, Netizen Singgung Usia Sang Menteri

Hal itu diungkapkan oleh MS Kaban melalui cuitan di akun Twitter @MSKaban3 pada Minggu, 6 Februari 2022.

"Pemerintahan Pres Jkwi paksakan bangun IKN dgn APBN yg terseok seok patut disebut egois tidak pro rakyat," kata MS kaban.

Dia mengungkapkan saat ini rakyat sedang berat menerima beban hidup.

Menurutnya, selama hampir tujuh tahun pemerintahan Jokowi berkuasa, pembangunan infrastruktur juga terseok-seok yang berpotensi mangkrak.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Indonesia, Tompi: Omicron Makin Mengerikan, Jangan Remeh, Prokes Kencengin

"Rakyat sedang berat menerima beban hidup. Hampir 7 thun berkuasa pemb infrastruktur jg terseok seok berpotensi mangkrak," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan itu mengungkapkan kekuasaan pemerintahan Jokowi hanya tinggal menghitung hari.

Dia menilai pembangunan IKN baru akan bernasib sama dengan mobil Esemka.

"Berkuasa hnya tinggal menghitung hari. IKN senasab esemka," sindirnya.

Baca Juga: Gegara Edy Mulyadi, IKN Baru Disebut Lebih Diterima Warga Lokal, Jokowi Diminta Bersyukur

Sebagai informasi, pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk membangun proyek IKN baru.

Rencana pemerintah tersebut menuai kritik dari DPR karena dana PEN diperuntukkan melindungi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Merespons kritik dari DRP, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan pemerintah masih bisa menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR.

Dia mengungkapkan, sekira Rp110 triliun dari kementerian tersebut dapat diperuntukkan bagi proyek IKN baru.***

Editor: Asep Saripudin

Tags

Terkini

Terpopuler