Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Pengunjuk rasa meminta dibebaskannya Aung San Suu Kyi terus berlangsung.
Pemimpin wanita Myanmar tersebut ditahan oleh kudeta militer sejak 1 Februari 2021. Tuduhan yang diberikan kepadanya adalah kecurangan dalam pemilu tahun 2020.
Setelah peristiwa penahanan Suu Kyi, gelombang pengunjuk rasa terus bermunculan di berbagai tempat di Myanmar.
Pemogokan pegawai pemerintah terus diserukan. Hal ini menyebabkan beberapa fungsi pemerintahan tidak berjalan baik.
Baca Juga: Polri akan Selektif Terapkan UU ITE untuk Cegah Saling Lapor
Baca Juga: Pengedar Obat Keras Ilegal Berkedok Toko Kosmetik Dibongkar Petugas Polda Banten
Massa unjuk rasa disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam satu dekade terakhir.
Unjuk rasa yang mengingatkan warga Myanmar merasa situasi seperti tahun 2011.
Tahun yang dikenal sebagai pertentangan berdarah, setelah setengah abad pemerintahan militer yang diktator berjalan. Kala itu Suu Kyi yang kini berusia 75 tahun masih berada dalam tahanan.
Baca Juga: ICW Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Bansos Covid-19 yang Bikin Rakyat Tak Menerima Sesuai Kualitas
Apalagi pekan lalu, seorang wanita sudah menjadi korban unjuk rasa. Diperkirakan jiwanya tidak akan selamat, meski para dokter terus berusaha.
Tidak hanya itu, militer juga sempat menahan 20 siswa yang ikut berunjuk rasa di jalan raya. Mereka terlihat dimasukkan ke dalam sebuah bus.
Namun, penangkapan diketahui pengunjuk rasa. Mereka kemudian berdemontrasi di depan kantor polisi, hingga akhirnya para siswa dibebaskan.
Baca Juga: Jadwal Acara TV 16 Februari 2021, Lengkap mulai Trans7, TransTV, SCTV, GTV, hingga RCTI
Selain itu, sudah lebih 400 orang yang melakukan aksi selama 12 hari ditangkap. Demikian diungkapkan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
“Ini adalah pertarungan masa depan kita. Masa depan negara kita,” ujar aktivis pemuda Ester Ze Now di kota utama Yangon, seperti dilansir SeputarTangsel.com dari Reuters.
“Kami tidak ingin hidup di bawah kediktatoran militer. Kami ingin membangun persatuan federal yang nyata, di mana semua negara, semua etnis diperlakukan sama,” ujar Ester menambahkan.
Baca Juga: Cek Sekarang Kode Redeem FF Free Fire Terbaru 16 Februari 2021 Dapatkan Hadiah Skin dan Item Gratis
Baca Juga: Aurel Hermansyah Positif Covid-19, Atta Halilintar Doakan Mpok Nur Cepat Sembuh
Selanjutnya, untuk mencegah gelombang unjuk rasa dan pemogokan lebih besar, militer telah menerbitkan amandemen hukum pidana, Minggu 14 Februari 2021.
Pagi hari tersebut diketahui internet juga mati selama beberapa jam. Jaringan baru dibuka kembali pukul 9 pagi.
Pasca penerbitan amandemen, tentara dengan mobil lapis baja memenuhi jalan-jalan utama di kota Myanmar.
Baca Juga: Vaksinasi Tahap Kedua, Pemerintah Prioritaskan Lansia dan Petugas Publik Mulai 17 Februari
Kendaraan lapis berskala besar pertama terlihat di Yangon, Kota Utara Mitkyna, dan Sittwe.
Para tentara yang turun ke jalan disebut membantu polisi dalam menjalankan tugas mengendalikan massa.
Di antara militer yang turun terdapat Divisi Infanteri Terang 77. Bagian dari militer yang dituduh banyak melakukan kebrutalan pada pemberontak etnis di masa lalu.
Baca Juga: Hari Single Sedunia, Saatnya Apresiasi Dirimu
Baca Juga: Yuk Ketahui Karaktermu Berdasarkan Bulan Lahir, Januari Karismatik hingga Juni yang Bergairah
Hari Senin, 15 Februari 2021 unjuk rasa tetap berjalan. Jumlah mereka sudah jauh berkurang.
Hal tersebut mungkin disebabkan massa yang sudah mulai kelelahan karena berada di jalan setiap hari. Beberapa media menyebutkan berkurangnya orang di jalan karena intimidasi militer.
Namun, salah seorang yang ditanyai oleh Reuters menolak dianggap berhenti.
Baca Juga: Waspada! Wabah Virus Ebola Kembali Merebak di Guinea Afrika Barat
Baca Juga: GAR ITB Tuduh Din Syamsuddin Radikal, Musni Umar: Marak untuk Membungkam Pengkritik
“Kami tidak bisa setiap hari ikut protes, tetapi kami tidak akan mundur.” ***
