SEPUTARTANGSEL.COM – Permasalahan diskriminasi China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang menarik perhatian Turki.
Turki menyatakan memanggil duta besar China setelah mengatakan bahwa kedutaannya memiliki hak untuk memberikan respon terhadap para pemimpin opisisi yang mengutuk sikap diskriminasi China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang pada Selasa, 6 April 2021.
Untuk memperingati 31 tahun atas peristiwa pemberontakan singkat yang dilakukan Muslim Uighur dalam rangka melawan pemerintah China pada tahun 1990, pemimpin Partai IYI Meral Aksener dan walikota Ankara Mansur Yavas dari oposisi utama CHP menyatakan keprihatinannya.
Baca Juga: Polda Metro Gelar Operasi Keselamatan Jaya untuk Sosialisasikan Larangan Mudik
Baca Juga: Chelsea dan PSG Menang di Leg Pertama Perempat Final Liga Champions
Hal ini diserukan Aksener dan Yavas melalui akun Twitter pribadinya.
"Kami tidak akan tinggal diam terkait penganiayaan yang dialami oleh mereka," tulis Aksener dalam pernyataan tertulisnya.
"Kami masih bisa merasakan rasa sakit atas pembantaian pada tahun 1990 tersebut," tulis Yavas.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Anies Baswedan Pastikan Ketersediaan Stok Pangan di DKI Jakarta Aman
Baca Juga: Cegah Covid-19 Selama Ramadhan, Kegiatan Sahur on the Road Dilarang
Duta Besar Liu Shaobin pun dipanggil Kementerian Kedutaan Turki untuk menuntut negara tersebut bertanggung jawab yang telah melanggar hak asasi manusia.
Namun, China membantah adanya tuduhan yang dilayangkan terhadapnya terkait penindasan Muslim Uighur.
China menyatakan akan terus melawan dan menentang berbagai pihak yang berusaha untuk ikut intervensi terkait kedaulatan negaranya.
Baca Juga: Cegah Covid-19 Selama Ramadhan, Kegiatan Sahur on the Road Dilarang
Baca Juga: Begini Cara Menhub Budi Karya Sumadi Cegah Masyarakat untuk Mudik Lebaran 2021
"Otoritas China secara tegas melawan bagi siapa pun yang berkuasa, dengan langkah apa pun untuk menantang kedaulatan China dan integritas teritorial dan sangat mengutuk ini," katanya." kata Duta Besar Liu Shaobin.
"China mempunyai hak yang sah untuk memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut," lanjut Liu Shaobin.
Sebelumnya, Muslim Uighur yang tinggal di Turki, dengan jumlah 40.000 orang telah mengkritik pedas terkait pendekatan pemerintah ke Beijing setelah China menyetujui perjanjian ekstradisi pada 2020.
Baca Juga: Ketua KPK Serahkan Aset Hasil Rampasan Korupsi ke Kementerian Agama, Segini Totalnya
Baca Juga: Presiden Ajak LDII Lakukan ini Untuk Tingkatkan Toleransi Dalam Beragama
Dalam ratifikasi perjanjian ekstradisi antara China dan Turki tersebut menimbulkan kecemasan Muslim Uighur yang berada di Turki.
Dikutip dari Reuters, perjanjian tersebut bertujuan untuk mengembalikan mereka ke China lantaran China melayangkan tuduhan adanya aksi terorisme yang dilakukan Muslim Uighur.
Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sedikitnya satu juta orang Muslim Uighur yang telah ditahan di pusat kamp-kamp pusat penahanan di Xinjiang.
Baca Juga: Wacana Perubahan Skor, Rionny Mainaky Sudah Menyiapkan Program Latihan Khusus
Baca Juga: Polisi Larang Sahur On The Road Ramadhan 2021, Simak Alasannya
Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengecam dan menduga China melakukan tindakan kejahatan genosida dan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia kepada Muslim Uighur.***