Network
Baca Juga: Bicara di Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Habib Rizieq Kritik Penahanan Prajurit TNI
Diberitakan Berita DIY sebelumnya, menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachma, beberapa daerah akan digenjot penyerapannya agar bisa disalurkan lebih banyak.
Beberapa daerah dengan serapan rendah yang kemudian akan diprioritaskan mendapatkan bantuan ini ada di luar Pulau Jawa seperti Maluku, Kalimantan, hingga NTT.
Padahal bantuan sebesar Rp2,4 juta ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM secara gratis tanpa potongan dan bukan merupakan pinjaman agar pelaku UMKM bisa meningkatkan usahanya selama pandemi covid-19.
Meskipun demikian, Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, sudah ada 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar bantuan ini sedangkan kuota yang disediakan hanya 12 juta penerima.
Baca Juga: Sebelum Menikah, Sule dan Nathalie Ikut Bimbingan Kawin Bersama KUA
Baca Juga: Data Pribadi Masyarakat Banyak Bocor, DPR Desak Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Karena itu, Teten Masduki mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar program bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro atau BPUM dilanjutkan pada 2021 mendatang.
"Kami sekarang sudah menerima data 28 juta pelaku usaha mikro, padahal alokasinya untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Namun, kita akan masih coba terus mencari solusinya, mudah-mudahan tahun 2021 kami telah usulkan kembali untuk terus dilanjutkan," ujar Menteri Teten.
Teten menambahkan, pelaku UMKM yang ingin dapat bantuan ini bisa daftar ke kantor lembaga pengusul yang ditunjuk pemerintah.
