Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan dari keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Tragedi 1998 terkait pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin.
PTUN menilai, pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi III pada 16 Januari 2020 adalah bentuk perlawanan hukum.
Baca Juga: MUI Serukan Boikot, Ini Daftar Produk Prancis di Indonesia
Baca Juga: Polri Siapkan Autopsi Jenazah Pendeta Yeremia di RS Bhayangkara Makassar
Dalam rapat kerja dengan DPR tersebut, Jaksa Agung menyampaikan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan termasuk Pelanggaran HAM.
"... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM."
Baca Juga: Fadli Zon Bela Jerinx SID yang Dituntut 3 Tahun Penjara Atas Kasus 'IDI Kacung WHO'
Baca Juga: Israel Khawatir Joe Biden Menangi Pilpres AS, Kenapa?
