Network
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, subkultur seperti sub-sub geng dan kelompok di dalam institusi Polri merupakan realita yang ada.
"Jadi kalau misalnya ada seorang Kapolri naik, maka orang menganalisisnya wah ini dari grup mana yang akan ikut naik dan ikut dalam rombongan tersebut," ujarnya.
Meski kemungkinan subkultur juga terjadi di institusi yang lain, tetapi menurut Refly Harun yang paling kentara terjadi di dalam institusi Kepolisian.
"Bahkan satu-satunya jabatan di mana Komisi III selalu mendatangi rumah calon Kapolri hanyalah jabatan ini. Jabatan lain tidak ada. Misalnya datang ke Panglima TNI, gak ada. Karena Kapolri powerful," ucapnya.
"Jadi polisi, Kapolri itu jauh lebih powerful, lebih dianggap penting barangkali oleh sementara kalangan karena dia bisa menjadi sumber apa saja," kata Refly Harun menambahkan.
Karenanya, menurut Refly Harun, tidak heran apabila publik merasa perlu agar para petinggi Kepolisian mengungkapkan seluruh pendapatannya kepada publik.
Baca Juga: Benarkah Putri Candrawathi Dilecehkan oleh Brigadir J? Komnas HAM Mengaku Belum Yakin
Pasalnya, pendapatan yang diberikan oleh negara dinilai tidak apa-apanya dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan mereka.
"Karena pendapatan resmi dari negara tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan sumber-sumber lain yang barangkali justru didapatkan dengan melanggar hukum," tuturnya.
