Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Profesor Henry Subiakto turut menanggapi terkait demo yang akan digelar oleh mahasiswa pada Senin, 11 April 2022.
Namun, Henry Subiakto tidak menyoroti demo yang akan dilakukan mahasiswa, melainkan menyoroti para elite politik yang mendukung dan mendorong demo.
Menurut Henry Subiakto, para elite politik yang mendukung demo pada dasarnya merupakan tokoh-tokoh yang tidak menghormati kelembagaan politik yang demokratis.
Baca Juga: Soal Demo Mahasiswa 11 April, Dede Budhyarto Bela Jokowi: Jika Mau Dilengserkan Inkonstitusional, Kita Lawan!
Hal itu diungkapkan oleh Henry Subiakto melalui cuitan di akun Twitter @henrysubiakto pada Minggu, 10 April 2022.
"Elite2 politik yg ndukung & dorong demo, pada dasarnya adalah tokoh2 yg tdk menghormati kelembagaan politik yg demokratis," tulis Henry Subiakto.
Mantan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu mengatakan para elite politik tidak dewasa dalam berdemokrasi.
Tak hanya itu, dia juga menyebut para elite politik tersebut memiliki karakter yang suka memanfaatkan massa aksi untuk kepentingan dan ego pribadi politiknya.
Baca Juga: Batal Ikut Demo 11 April, BEM Nusantara Dipuji, Teddy Gusnaidi Heran: Apa Hebatnya Mereka? Ngawur Kok Nanggung
"Mereka bkn saja tidak dewasa dlm berdemokrasi, tapi juga berkarakter suka memanfaatkan massa utk kepentingan dan ego pribadi politiknya," ucapnya.
Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demo besar-besaran pada Senin, 11 April 2022.
Demo yang akan digelar oleh BEM SI tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai elite politik.
Para pengunjuk rasa dalam Aliansi BEM SI menuntut jawaban Jokowi atas 6 tuntutan rakyat yang telah disampaikan pada demo 30 Maret 2022.
Baca Juga: BEM SI Akan Gelar Demo Besar-besaran, Aparat Ancam Bubarkan, Refly Harun: Lagi-lagi Polisi Offside
Adapun tuntutan tersebut di antaranya meminta Jokowi bersikap tegas menolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode, menuntut penundaan UU IKN, dan menuntut stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok.
Tuntutan lainnya, yaitu menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng, menuntut penyelesaian konflik agraria di Indonesia, dan menuntut Jokowi-Ma'ruf menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.***
