Network
Selain bekerjasama dengan MUI, PP No. 31 juga memberikan peluang kepada BPJPH untuk menyelenggarakannya dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan terkait dengan uji kompetensi sertifikasi, Auditor Halal dilaksanakan oleh MUI.
Selanjutnya, Pasal 23 PP No. 31 mengatur kerjasama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan produk. Kerjasama penetapan kehalalan produk dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan hasil pemerikasaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH disertai dengan dokumen.
(2) Dokumen terdiri rincian bahan produk, proses produk halal (PPH), hasil analisis dan/atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi. Kemudian
(3) BPJPH akan melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada MUI.
Baca Juga: Kemenag Klarifikasi Pernyataan Menag Yaqut: Hanya Memberi Contoh Sederhana Perlunya Pengaturan Suara
“MUI lalu mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian, lembaga dan institusi terkait,” tuturnya.
Proses dan pemberitahuan hasil penetapan kehalalan atau ketidakhalalan produk kepada BPJPH akan dilakukan oleh MUI selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima hasil verifikasi dari BPJPH.
