Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bnayak hujatan yang datang padanya terkait polemik aturan pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT.
Pasalnya, aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT baru bisa dicairkan saat peserta sudah berusia 56 tahun.
Saking banyaknya hujatan yang diterima Ida Fauziyah terkait masalah JHT, dirinya bahkan sampai curhat kepada seorang temannya.
Baca Juga: Kritisi JHT Ditanam di SUN untuk Biayai APBN, Yan Harahap: Pantes Ada yang Panik
Menanggapi hal tersebut, Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dr. Eva Sridiana Chaniago ikut memberikan komentarnya.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, dr. Eva menekankan kepada Ida Fauziyah bahwa ia tela salah membuat aturan terkait pencairan JHT tersebut.
"Jika mmg aturan menahan JHT spi 56 tahun keputusan ibu secara sadar, ya salahlah," cuit akun dr. Eva dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @__Sridiana_3va pada Senin, 21 Februari 2022.
Baca Juga: Menaker Ungkap 5 Alasan Tetapkan JHT Cair di Usia 56, Salah Satunya Program Baru JKP
Menurutnya, di pandemi saat ini banyak pekerja yang di PHK dan butuh modal untuk usaha.
Akan tetapi uang atau modal tersebut malah ditahan dan dianggap sangat tidak manusiawi.
"Krn pandemi.. orang skrg banyak yg diPHK. butuh modal..uangnya ditahan..manusiawi nda?" tambah Eva.
Dr. Eva lantas meminta Ida Fauziyah untuk mundur dari jabatannya daripada akan didoakan yang negatif oleh banyak orang.
"Kalau ibu nda setuju, ya mundurlah..drpd didoakan negatif oleh banyak orang.. Doa orang tersakiti makbul loh," tutupnya.
Cuitan dari dr. Eva pun mendapatkan tanggapan dari para netizen.
"Kenapa banyak orang mendadak pikun di era mukidi sekarang ini. Segera bertobatlah wahai pejabat !!!" komen akun @sabri907898372.
"Yaa. Lebih baik ibu menteri mundur aja dari pada di do'ain negatif oleh banyak orang," tulis akun @IndraAngkolaSrg.
"Apa mgkin uang haji n JHT trik jadiin modal IKN?" ujar akun @Nofa_27R.
Sebelumnya, berlakunya aturan pencairan JHT itu mendapat penolakan dari para buruh dan sempat menggelar aksi unuk rasa agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut.***
