Jokowi Gas Pol Pindahkan Ibu Kota Negara, Rudi S Kamri: Kalo Mangkrak akan Jauh Lebih Besar daripada Hambalang

- 25 Januari 2022, 10:11 WIB
Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri mengomentari ambisi Jokowi dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri mengomentari ambisi Jokowi dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. /Instagram / @rudikamri / @jokowi/

SEPUTARTANGSEL.COM - Ambisi pemerintahan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) nampaknya mendapatkan lampu hijau.

Pasalnya, kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan sinyal restu atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang digaungkan oleh Jokowi tersebut.

Artinya, ambisi Jokowi untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai wajah baru peradaban Indonesia itu dapat segera terwujud.

Baca Juga: Jokowi Tetap Ngotot Pindah Ibu Kota Negara, Salim Segaf: RI Dilanda Bencana, Kenapa Bersikeras Pindah?

Adapun pemerintah secara resmi akan melirik dana APBN sebesar 53,3 persen sebagai skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara hingga tahun 2024 mendatang.

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang diberi nama Kota Nusantara itu tentu saja menuai pro dan kontra.

Sejumlah pihak menentang keras dengan ambisi Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara lantaran dinilai terlalu dipaksakan dan adanya alasan politisi semata.

Baca Juga: Refrizal Tolak Ambisi Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara: Utang Negara Menggunung, Jangan Bergagah

Terkait hal itu, Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri ikut buka suara atas santernya pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Rudi S Kamri mengaku heran dengan keputusan Jokowi yang tetap ngotot meneruskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Padahal, menurutnya, masa jabatan Jokowi akan segera berakhir di tahun 2024 mendatang.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU, Menteri PPN: Pembangunan IKN Tak Seperti Lampu Aladdin

"Ini sudah tahun 2022, masa jabatan presiden akan berakhir per oktober 2024 nanti. Dengan waktu yang sangat pendek kenapa dipaksakan pemindahan Ibu Kota Negara?" ujar Rudi S Kamri, seperti dikutip SeputarTangsel.com dari Kanal YouTube Kanal Anak Bangsa pada Selasa, 25 Januari 2022.

Rudi S Kamri meyakini apabila nantinya pemerintahan baru tidak memiliki visi yang sama dengan Jokowi, maka proyek pembangunan Ibu Kota Negara itu berpotensi akan dimangkrakkan.

"Saya yakin kalo nanti presiden berganti dan presiden baru tidak (punya) visi dengan visi Jokowi itu akan dimangkrakkan lagi," ujar Rudi S Kamri.

Baca Juga: Tanggal Pemilu Resmi Ditetapkan, Pilpres dan Pileg Digelar pada 14 Februari 2024

Menurutnya, kemungkinan besar apabila proyek pembangunan Ibu Kota Negara tersebut mangkrak, nantinya akan beresiko jauh lebih besar daripada mangkraknya proyek Hambalang di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dan menurut saya kalo ini dimangkrakkan akan jauh lebih besar daripada Istana Hambalang," tutur Rudi S Kamri.

Rudi S Kamri mengatakan bahwa selama ini masyarakat Indonesia kecewa terhadap kemangkrakkan proyek Hambalang yang sudah terbengkalai sejak tahun 2011 silam.

Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini Selasa 25 Januari 2022, Cek Lokasi di Sini

Seperti yang diketahui, penyebab proyek Hambalang terbengkalai itu lantaran terbelit dalam kasus korupsi yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kala itu, Andi Alfian Mallarangeng.

"Selama ini kami menyerang kemangkrakan Istana Hambalang pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono," tutur Rudi S Kamri.

Rudi S Kamri pun memberikan peringatan agar nantinya Jokowi tidak mewariskan mangkraknya proyek besar Ibu Kota Negara itu.

Baca Juga: Beredar Video Tantangan Panglima Tambak Baya dengan Mandau, Setelah Edy Mulyadi Dianggap Hina Orang Kalimantan

"Jangan sampai nanti ternyata presiden Jokowi juga mewariskan kemangkrakkan yang jauh lebih besar," tegas Rudi S Kamri.

Dia pun meminta Jokowi untuk tidak bersikap agresif untuk memaksakan pembangunan Ibu Kota Negara.

"Jadi, saya bermohon kepada presiden Jokowi jangan dipaksakan," tuturnya.

Selain itu, menurut Rudi S Kamri, posisi presiden baru akan rentan apabila terlalu banyak warisan yang dimangrakkan oleh presiden terdahulunya (Jokowi). 

"Dan agak rentan posisi presiden kalo terlalu banyak kemangkrakan yang diwariskan nanti," tuturnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Kena Semprot DPR Soal IKN Pakai Dana PEN, Rocky Gerung Sebut Menkeu Bingung: Namanya Dungu Kan?

Sebab, presiden baru itu belum tentu akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara karena permasalahan yang dihadapi cukup rumit.

"Karena presiden baru belum tentu akan meneruskan pembangunan atau rencana pemindahan Ibu Kota Negara karena masalahnya luar biasa complicated," tambah Rudi S Kamri.

Rudi S Kamri mengatakan masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa singkat itu tidak akan menuntaskan proyek pembangunan Ibu Kota Negara secara keseluruhan.

Baca Juga: Jawaban Ahok Soal Calon Kuat Kepala IKN Nusantara Diungkap Chico Hakim

"Dengan waktu yang tersisa sekian bulan, saya yakin tidak akan tuntas secara keseluruhan," tutur Rudi S Kamri.

Menurutnya, untuk membangun sebuah kota itu tidak mudah mengingat bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.

" Membangun sebuah kota tidak mudah membutuhkan waktu bertahun-tahun, tidak cukup dengan waktu dua tahun.

Kata Rudi S Kamri, Jika proyek pembangunan Ibu Kota Negara mangkrak, bukan hanya rakyat Indonesia yang akan mengalami kesusahan, melainkan juga Jokowi.

Baca Juga: Benny K Harman Kritik Sri Mulyani yang Ingin Gunakan Dana PEN untuk Pembangunan IKN: Aneh Bin Ajaib

"Nanti kalo mangkrak yang susah bukan hanya rakyat,  tapi juga presiden Jokowi sendiri," pungkas Rudi S Kamri.

Dalam kesempatan, Rudi S Kamri meminta Jokowi untuk lebih fokus kepada hal yang lebih penting, yakni pemulihan pembangunan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

"Kita sudah kehilangan waktu dua tahun karena pandemi lebih baik bapak fokus untuk membangun ekonomi, recovery ekonomi jauh lebih penting, pak," kata Rudi S Kamri.

Dia menegaskan bahwa masih ada pembangunan infrastruktur lain yang masih perlu dituntaskan daripada getol untuk pindah Ibu Kota Negara.

"Ada pembangunan-pembangunan infrastruktur yang lain itu lebih baik dituntaskan daripada bapak memaksakan memindahkan Ibu Kota Negara," tambahnya dalam keterangan.***

Editor: Taufik Hidayat


Tags

Terkait

Terkini