Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pengamat politik Rocky Gerung soroti pelaporan kedua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua anak Jokowi itu dilaporkan ke KPK oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Aktivis '98, Ubedilah Badrun pada Senin, 10 Januari 2022 lalu.
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena berafiliasi dengan anak seorang petinggi perusahaan pelaku pembakaran hutan.
Baca Juga: Ardhito Pramono Ditangkap karena Kasus Narkoba, Netizen Kaitkan dengan Kasus Gibran dan Kaesang
Rocky Gerung menilai, pelaporan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep menunjukkan bahwa keadaan bangsa hari ini sedang diuji dengan kasus-kasus tertunda.
Menurut Rocky Gerung, keputusan Ubedilah Badrun untuk melaporkan keduanya ke KPK karena sequences kasus tersebut sudah di ujung.
"Mungkin dari enam lalu kita sudah kasih sinyal bahwa yang beginian-beginian ini menimbulkan kecurigaan," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 13 Januari 2022.
Rocky Gerung mengatakan, seharusnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengetahui isu-isu semacam ini. Tetapi menurutnya hal tersebut tidak dipedulikan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak Presiden ini begitu cepat, dan itu pasti menimbulkan kecurigaan," ujarnya.
"Jadi, bukan hal yang tiba-tiba Ubed melaporkan. Ubed juga memantau perkembangan, pertumbuhan kapital dari anak-anak Presiden. Nah itu menimbulkan kuriositas akademis," lanjutnya.
Mantan Dosen filsafat Universitas Indonesia itu menuturkan, penelitian yang sama juga dilakukan oleh sejumlah lembaga lainnya. Hal itu guna memahami apa yang terjadi dengan pertumbuhan kapitalisasi yang begitu cepat.
Rocky menjelaskan, dilantiknya seorang pengusaha sekaligus petinggi perusahaan pelaku pembakaran hutan menjadi Duta Besar menimbulkan keingintahuan publik.
"Karena nggak ada jawaban, maka orang ambil hipotesis bahwa ini money laundering kek atau korupsi atau penyalahgunaan jawaban atau melanggar Undang-Undang TAP MPR soal KKN," tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai, pelaporan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep berubah menjadi berita politik karena adanya komentar-komentar dari Kepala Staf Kepala Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan sejumlah pihak lainnya.
Padahal, menurutnya pelaporan tersebut merupakan berita hukum biasa.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Komentari Pelaporan Dirinya ke KPK, Hendri Satrio: Meludah Sana Sini Tak Terarah
"Kita kasih praduga tak bersalah juga sebetulnya. Tapi kenapa KSP justru bereaksi politis? Itu kesalahannya di KSP, maka membesarlah isu itu," tegasnya.
Ia menduga, memang ada ketegangan di Istana karena pelaporan tersebut sangat mungkin diproses KPK karena telah disoroti publik.
Namun karena kebiasaan intervensi dari Istana, hal tersebut justru menimbulkan keberpihakan masyarakat sipil dan pengamat independen kepada Ubedilah Badrun.
Menurut Pendiri Setara Institute itu, keberpihakan terjadi karena publik ingin adanya transparansi.***
