Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku dirinya risau dengan kondisi bangsa saat ini.
Menurut Gatot Nurmantyo, masyarakat tengah dihadapkan dengan berbagai problematika kebangsaan dan kenegaraan yang begitu rumit, saling mengunci dan menyandera.
Gatot Nurmantyo mengatakan, pintu utama persoalan bangsa adalah dengan menegakan tata kehidupan demokrasi Indonesia yang sesuai dengan semangat proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
"Bung Hatta pernah mengatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan final untuk sistem politik Indonesia modern, pilihan lain harus ditolak. Bila demokrasi lenyap, maka lenyap pula lah Indonesia merdeka. Bung Hatta menyampaikan itu," kata Gatot Nurmantyo, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 9 Januari 2022.
Gatot Nurmantyo menuturkan, ujung praktik demokrasi tergantung pada konstruksi sistem Pemilu dan pelaksanaannya. Sementara, ujung dari Pemilu adalah pemilihan presiden atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lebih lanjut Gatot Nurmantyo menilai, praktik demokrasi Indonesia dewasa ini tidak berada pada jalur yang benar. Ia pun mengutip perkataan tokoh seperti Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
"Kondisinya seperti disampaikan Bung Hatta lagi bahwa demokrasi telah tertindas oleh kesalahan partai-partai pendukungnya. Atau lebih dari itu, dalam konteks kekininian ini dapat dinyatakan telah melenceng jauh dari konstitusi," ujarnya.
"Atau mungkin lebih tepat saya menjawab istilah Bung Karno yang lebih sangat populer pada saat itu, vivere very coloso, kondisi yang penuh bahaya," sambungnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan, pada praktiknya demokrasi Indonesia jauh lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat.
"Kita jumlah penduduknya sangat besar, menjalankan pemilihan langsung secara serentak," tuturnya.
Padahal menurutnya, secara logis proses dan tahapan pemilihan akan menentukan corak dan bentuk pemerintahan.
Ia menjelaskan, apabila pemilihan presiden dilakukan lebih dahulu dibandingkan legislatif, maka disebut presidensial.
Sementara, apabila pemilihan legislatif dilakukan terlebih dahulu dibandingkan presiden, maka disebut parlementer.
"Tetapi kita campur aduk, tidak jelas. Tentu melahirkan sistem pemerintahan dan politik yang tidak berjalan secara efektif dan efisien," ucapnya.
Ia menegaskan, praktik demokrasi di Indonesia telah mengkhianati prinsip dasar berdemokrasi, yakni trias politica atau pemisahan kekuasaan.***
