Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dikenal kerap menyuarakan isu-isu mengenai ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kali ini, Gatot Nurmantyo menyebut PKI telah menyusup ke tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghilangkan diorama penumpasan Gerakan 30 September PKI (G 30 S PKI) di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.
Kemunculan Gatot Nurmantyo yang kerap menyebut isu PKI mengancam bangsa Indonesia mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Sebut Paham Komunis Susupi TNI, Yunarto Wijaya: Nah Kan, Tiap September Dia Manggung Lagi
Burhanuddin Muhtadi tidak heran dengan Gatot Nurmantyo yang kerap muncul dengan isu PKI di setiap bulan September.
Bahkan, Burhanuddin Muhtadi mengaku tidak bosan me-retweet video pernyataan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usmad Hamid yang menguliahi Gatot Nurmantyo soal isu PKI.
"Setiap September GN muncul, saya tak bosan2 meretweet Usman Hamid menguliahi si bapak itu," tulis Burhanuddin Muhtadi, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @BurhanMuhtadi, Selasa, 28 September 2021.
Dalam video yang bertajuk 'Siapa Mau Nobar Film G30S PKI?' dalam sebuah acara berjudul 'Rosi' yang tayang di salah satu stasiun televisi nasional pada 28 September 2018 lalu, Usmad Hamid membantah pernyaatan Gatot Nurmantyo yang kerap mengaitkan pemberhentian film PKI didalangi oleh PKI.
Baca Juga: Burhanuddin Muhtadi Nilai Sikap Ketua BEM UI Benar, Rizal Ramli: Ndak Nyangka Objektif
Usman Hamid mengungkapkan ada dua hal yang harus diluruskan mengenai pernyataan Gatot Nurmantyo, yaitu tentang film G 30 S PKI dan paham Komunisme atau Marxisme.
"Sebenarnya ada dua hal ini ya, yang pertama tentang film G 30 S PKI yang disebut sebagai pengkhianatan, yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham marxisme itu sendiri," kata Usman.
Dalam kasus yang pertama, Usmad mengungkapkan pemutaran film G 30 S PKI tidak benar diputar selama masa Orde Baru. Pasalnya, film tersebut baru diproduksi pada tahun 1981.
Dia menceritakan Menteri Penerangan, Letjen TNI Muhammad Yunus Yosfiah pada masa kepemimpinan Presiden ketiga RI, BJ Habibie mengumumkan pemutaran film G 30 S PKI dihapuskan dari kewajiban diputar setiap tahun karena akan ditinjau ulang.
Baca Juga: Kostrad Tolak Pernyataan Gatot Nurmantyo yang Sebut Hilangkan Patung dan Disusupi PKI
"Era tahun '98 ke '99, era pemerintahan pak Habibie, seniornya pak Gatot ini yaitu pak Yunus Yosfiah ketika itu adalah Menteri Penerangan, Letnan Jenderal ketika itu, ia yang mengumumkan ketika itu bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban diputar setiap tahun," ujarnya.
Menurut Usman, keliru bila Gatot menyebut pihak yang meminta penghentian pemutaran film G 30 S PKI sudah pasti adalah PKI.
Kasus yang kedua, Usman menuturkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono di era pemerintahan Habibie meninjau ulang sejarah-sejarah di buku sejarah yang mengandung muatan tidak mengenai peristiwa G 30 S PKI.
"Apakah pak Juwono adalah PKI? Bukan, orang terdidik, profesor, pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan, jenderal AD ketika itu. Jadi, logika semacam itu menurut saya membangun insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas," tuturnya.
Baca Juga: Sebut Ada Indikasi TNI Disusupi PKI, Nama Gatot Trending di Twitter
Lebih lanjut, Usman juga mengungkapkan di era pemerintahan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan sampai berupaya untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme/Marxisme.
Dia mengatakan Gus Dur mengajukan penghapusan TAP MPRS itu perlu dilakukan karena dianggap menjadi dasar terhadap diskriminasi terhadap orang yang tidak salah tapi dianggap salah.
"Gus Dur anak kiai, Gus Dur kiai. Jadi, keliru membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPRS itu pasti PKI. Itu keliru dan fatal untuk membodohi masyarakat," pungkasnya.***
