Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengungkapkan, organisasinya ketika itu baru membuka komunikasi dengan media massa pada tahun 2017 silam.
Karenanya menurut Munarman, sejak FPI berdiri tahun 1998, sebagian besar informasi yang beredar di media massa merupakan narasi yang dibuat oleh pihak-pihak yang memusuhi organisasi tersebut.
Munarman mengatakan, yang dimaksud dengan musuh-musuh FPI adalah mereka yang anti terhadap kelompok Islam.
Baca Juga: Sidang Munarman Berlangsung Tertutup, Mustofa Nahrawardaya: Kenapa Ya?
"Memang mereka mem-framing, jadi yang dimunculkan di televisi-televisi itu ya gambar-gambar FPI lagi sweeping, lagi bentrok," kata Munarman, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 23 Desember 2021.
Munarman menceritakan, banyak orang yang dahulunya membenci FPI dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab karena mendapatkan informasi yang salah. Karenanya, pihaknya pun aktif dalam mensosialisasikan kegiatan organisasi tersebut.
Ia menjelaskan, ada tiga medan perjuangan di FPI, yakni medan dakwah, medan isbah, dan medan jihad.
Melalui dakwah, Munarman menyebut FPI banyak melakukan amalan sosial. Misalnya dengan pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah, bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim, bantuan medis untuk orang-orang yang sakit, dan relawan-relawan yang diturunkan ketika ada bencana.
Ia menegaskan, ada kelompok-kelompok yang memang hidup dari memfitnah dan melabel FPI.
"Memang ada kelompok-kelompok yang kerjanya setiap hari atau hidupnya dari memfitnah FPI, membuat labeling kepada FPI. Mereka mendapatkan rating juga, mendapatkan dana, mendapatkan macam-macam mereka mengajukan proposal untuk stigma. Itu diajukan ke berbagai funding agency, termasuk funding agency dalam negeri," ungkapnya.
"Bahkan yang demo-demo ini, yang belakangan marak demo anti terhadap Habib Rizieq, itu pun ada arrangement-nya, ada arranger-nya, ada dananya, ada motornya," lanjutnya.
Terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme itu menilai, hal tersebut yang menyebabkan FPI dianggap sebagai preman, tukang palak, dan berbagai stigma lainnya.
Bahkan ia mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan media mainstream di Tanah Air untuk meliberalisasi Islam, termasuk FPI.
Menurutnya grand design tersebut bukan hanya dilakukan dalam skala nasional, melainkan global.
"Kedutaan Amerika di biro komunikasinya dan biro komunikasi ini, ini adalah dana yang tidak dilaporkan ke APBN Amerika, di bawah information public service bahwa mereka bekerja sama dengan media-media mainstream di Indonesia untuk membuat acara-acara meliberalisasi Islam di Indonesia. Saya punya laporannya, konkret kok," tegasnya.***
