Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, swab test Polymerase Chain Reaction Covid-19 atau PCR akan menjadi syarat wajib perjalanan di semua moda transportasi.
Hal tersebut disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan menyusul diberlakukannya PCR sebagai syarat wajib penerbangan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 53 Tahun 2021.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung pun ikut angkat suara. Dia mengatakan, sejak awal pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 didesain paralel dengan upaya pengendalian politik.
Rocky Gerung mengungkapkan, meski kini kasus positif Covid-19 harian di Tanah Air sudah melandai, namun stok alat tes PCR telah disiapkan hingga 2024.
"Covidnya menurun, melandai, tapi stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024, jadi mesti dihabisin itu. Karena sudah diimpor, sudah bayar, sudah selesai, dan keuntungan sudah di depan mata," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 November 2021.
Menurut Rocky Gerung, hal tersebut merupakan cara busuk pemerintah untuk mengendalikan opini publik agar tidak macam-macam.
Meski begitu, opini publik tidak bisa terus-menerus dibenamkan. Pasalnya, masyarakat terus membandingkan harga PCR di Indonesia dengan di negara lain, contohnya India.
Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui rencana pembusukan itu selama lebih dari setahun. Sayangnya, orang nomor satu itu justru terlalu diam.
"Jadi selama 1,5 tahun itu tidak dianggap sebagai ketidaknormalan, maka artinya Presiden Jokowi tahu pembusukan itu dan tahu kecurangan itu tapi terlalu diam," ujarnya.
"Jadi kita ditakut-takuti oleh Covid agar supaya semua orang itu harus tes PCR. Kan begitu kan," sambungnya.
Lebih lanjut, dia menganggap hal tersebut sebagai pharmacopolitics, yakni persekutuan antara politisi dan industri, di mana variabel politik diselundupkan melalui kefarmasian.
Rocky mengatakan, permainan pengusaha farmasi dengan politisi selalu menimbulkan keuntungan yang berlipat ganda. Pasalnya, kedua pihak itu lah yang mampu membuat prediksi karena beberapa hal khusus tidak dapat diketahui masyarakat.
"Mereka yang tahu ekstrapolasi penyakit, mereka yang mampu membuat prediksi karena kekhususan-kekhususan teknis tidak dapat diketahui masyarakat," paparnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Usulkan Audit Harga Tes PCR Rp275 Ribu: Bisa Dijadikan Pidana
Dia menuturkan, manipulasi yang dilakukan para pengusaha dan penguasa justru melanggar asas-asas kesetaraan manusia.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu mengungkapkan, sudah ada kuota tes PCR yang sudah disiapkan untuk diambil keuntungannya. Menurutnya, hal ini membuat Jokowi dalam posisi yang berisiko.
"Betul-betul ini ada kuota yang memang sudah disiapkan untuk diambil rentenya oleh pemain-pemain politik yang memanfaatkan situasi kedaruratan ini. Jadi sebetulnya, ini bahayanya Presiden Jokowi bakal diseret nanti," tuturnya.
Dia menilai bahwa prinsip precaution principal dapat membuat peraturan mengenai tes PCR dapat dijadikan pidana.***
