SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak membayar hutangnya kepada pinjaman online (pinjol) ilegal dan lapor Polisi jika diteror.
Mahfud MD mengungkapkan dalam konferensi pers yang diunggah kanal YouTube Kemenko Polhukam RI pada Selasa, 19 Oktober 2021 bahwa aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal tidak sah.
Hal tersebut disampaikan karena melihat dari sudut pandang hukum perdata, pinjol ilegal tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif.
"Status pinjaman online ilegal ini diputuskan atau disepakati pandangan-pandangan sampai saat ini, dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata," kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI pada, Rabu, 20 Oktober 2021.
Kemudian mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyinggung dari sudut pandang hukum pidana.
Mahfud MD meminta bahwa tindakan yang dilakukan oleh pinjol ilegal segera ditindak karena sudah melakukan pelanggaran hukum.
"Kemudian dari sudut hukum Pidana ini banyak yang hari ini dirumuskan. Pertama, hal yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri yaitu menyangkut akses-akses ikutan dari tindakan pinjaman itu, didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya," ucap Mahfud MD.