Gus Umar ke Jokowi: Bukannya Fokus Ngurus Covid-19, Malah Sibuk Ngurus Amandemen UUD 1945 Demi Kekuasaan

- 5 September 2021, 13:48 WIB
Gus Umar sindir Presiden Jokowi terkait wacana Amandemen UUD NRI 1945
Gus Umar sindir Presiden Jokowi terkait wacana Amandemen UUD NRI 1945 /Instagram/@umar_hasibuan70_

SEPUTARTANGSEL.COM - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar ikut angkat bicara terkait wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945.

Gus Umar bahkan tak segan-segan menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Gus Umar, seharusnya Jokowi fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan dan masyarakat yang kelaparan.

Baca Juga: Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Mardani Ali Sera: Ada 2 Syarat

Dia meminta, Jokowi tidak ikut campur mengurusi Amandemen UUD NRI 1945 jika hanya demi kekuasaan.

"Bukannya fokus ngurus covid agar rakyat Gak byk mati krn covid dan kelaparan Eh dia malah sibuk ngurus Amandemen UU demi kekuasaan yg menggiurkan. #Parah," tulisnya, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @UmarAlChelsea_ pada Minggu, 5 September 2021.

Cuitan Gus Umar sindir Jokowi terkait wacana Amandemen UUD NRI 1945
Cuitan Gus Umar sindir Jokowi terkait wacana Amandemen UUD NRI 1945 Twitter/@UmarAlChelsea_

Menanggapi cuitan Gus Umar, sejumlah netizen pun ikut memberi sindiran kepada mantan Wali Kota Solo itu.

Baca Juga: Isu Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Benny K Harman: Tolak Jika untuk Kawal Proyek Pemindahan Ibu Kota

Banyak dari mereka yang curiga bahwa Jokowi masih memiliki kepentingan terhadap kekuasaan.

"Mungkin KEPENTINGANNYA masih banyak bang .. heheeh," ujar akun @morphogofficial.

"Masih banyak PRnya Gus, mindahkan asset ke tangan Aseng," kata akun @KETAPANG_BORNEO.

Sebagai informasi, wacana Amandemen UUD NRI 1945 ini kembali digaungkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu.

Baca Juga: Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Eks Ketua MK: Memang Perlu Evaluasi Menyeluruh

Wacana tersebut dicurigai publik sebagai agenda politik untuk menambah masa jabatan presiden.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, Amandemen UUD NRI 1945 rencananya akan dilakukan terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai landasan negara menuju Indonesia Emas 2045, serta bebas dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa inisiatif pengadaan PPHN telah diusulkan sejak tahun 2009 lalu.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini

x