Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Oposisi di Indonesia semakin terhimpit. Hal itu terlihat sejak Presiden Jokowi mengundang Partai pendukung Pemerintah ke Istana Negara pada Rabu 25 Agustus 2021.
PAN yang sebelumnya menempatkan sebagai oposisi turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Kini partai yang menempatkan oposisi di DPR adalah PKS dan Partai Demokrat.
Hanya saja menurut Fahri Hamzah meskipun menempatkan diri sebagai oposisi di DPR, PKS dan Partai Demokrat masih sibuk pencitraan di luar dewan.
Baca Juga: Breaking News - Maling Uang Rakyat Terjaring OTT KPK di Probolinggo, Siapa Dia?
Fahri menyebut pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada rakyat, tetapi suara rakyat di DPR sangat berarti dan dahsyat.
"Peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil atau pun partai baru. Rakyat pada dasarnya tidak bebas, terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di @DPR_RI sangat berarti dan dahsyat. Inilah yg harusnya kita fungsikan. Jangan malah sibuk pencitraan," cuitan Fahri Hamzah pada 29 Agustus 2021.
Bahkan Fahri mendorong oposisi untuk mengaktifkan semua anggotanya di DPR untuk bersuara keras.
Baca Juga: Novel Baswedan Dukung Forum Pimred PRMN Sebut Koruptor dengan Maling Uang Rakyat
"Ayo parpol yang ngaku oposisi aktifkan semua anggota
@DPR_RI kalian. Suruh mereka menggonggoong lebih keras. Hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar," cuitan Fahri Hamzah.
Partai oposisi dapat melakukan teguran bagi eksekutif di seluruh lini, tidak besekongkol.
Menurut Fahri Hamzah diamnya oposisi adalah sebuah persekongkolan.
"Jewerlah eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol!" kerasnya.
Bahkan Fari menyebut oposisi plonga-plongo.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bubarkan Even Pit-pitan Bareng di Demak karena Langgar Aturan PPKM
"#OposisiPlangaPlongo ????????."
Hal itu disebutkan Fahri Hamzah sebagai reaksi kepada partai yang tidak diundang Jokowi ke istana.
"Mereka sibuk dengan branding “berada di luar istana dan kabinet” tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau @DPR_RI . Mereka sama saja sebenarnya," tegur Fahri Hamzah.
"Jika seorang anggota @DPR_RI lebih taat kepada kabinet apapun posisi partainya maka dia gak paham makna kongresional. Tapi seorang anggota @DPR_RI yg partainya di luar kabinet tapi tetap mingkem lebih sulit dimengerti lagi. Apa guna inunitas dan kekebalan hukum?" geramnya. ***
