Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Peran oposisi sangat penting untuk mencegah pemerintahan yang otoriter. Hal itu disampaikan pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harist Hijrah Wicaksana.
"Pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis," katanya di Lebak Banten pada Minggu, 28 Maret.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi periode kedua 2019-2024 dinilainya semakin kuat. Karena didukung 80 persen partai koalisi.
Baca Juga: Masalah Perubahan Iklim, Joe Biden Gandeng China dan Rusia
Baca Juga: Terusan Suez Lumpuh, Joe Biden Kerahkan Bantuan untuk Bebaskan Kapal Kontainer Ever Given
Jokowi dapat memanfaatkan momentum kekuatan partai koalisi tersebut sehingga dalam mengambil keputusan di parlemen berjalan dengan baik.
Bahkan kebijakan pemerintah nyaris tidak ada penolakan maupun gejolak di parlemen. Termasuk pimpinan DPR RI.
Kekuatan partai oposisi hanya 20 persen dan tidak begitu kuat, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Baca Juga: Budayawan Betawi Harap Taman Ismail Marzuki Jadi Corong Kesenian Betawi
