Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar menyoroti sikap Partai Amanat Nasional (PAN).
Gus Umar turut mengomentari sikap PAN yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.
Menurut Gus Umar, iklim demokrasi di Indonesia sebelumnya sudah hancur karena berjalan tidak seimbang.
Baca Juga: Video Seorang Wanita Mirip Presiden Jokowi, Gus Umar Pun Komentar: Koq Bisa Mirip Banget Ya
Dia menilai bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah akan membuat iklim demokrasi di Indonesia akan semakin hancur.
"Demokrasi sdh hancur krn oposisi yg tak seimbang aplg stlh PAN msk koalisi," tulis Gus Umar, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Umar_Hasibuan_, Kamis, 26 Agustus 2021.
Sambil menyindir, Gus Umar mengungkapkan bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah akan memperpanjang umur oligarki.
Baca Juga: Alasan Vonis Ringan Juliari karena Menderita Dibully, Gus Umar: Gak Mau Dibully Ngapain Lo Korupsi
Untuk diketahui, oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang atau kelompok untuk memenuhi kepentingannya sendiri.
"Panjang Umur Oligarki," sindirnya.
Diberitakan sebelumnya, partai politik (parpol) koalisi pemerintah dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu, 25 Agustus 2021 kemarin.
Baca Juga: Gus Baha Sebut Kebesaran Soekarno Jangan Dikerdilkan Hanya Lewat PDIP atau Partai Nasionalis, Gus Umar: Keren
Dalam pertemuan itu, hadir parpol koalisi pemerintah seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, dan PPP.
Namun, hal mengejutkan terjadi dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga datang.
Ternyata, kehadiran PAN dalam pertemuan tersebut adalah untuk bergabung dengan parpol koalisi pemerintah.
Baca Juga: Gus Umar Pertanyakan Megawati Menangis Saat Jokowi Dihina: Kok Ga Ada Duka dan Tangis untuk Korban Covid-19
Sebagai informasi, bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah membuat parpol oposisi pemerintah menjadi tidak imbang.
Saat ini, hanya PKS dan Partai Demokrat yang masih konsisten menjadi parpol oposisi pemerintah.***
