Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti permasalahan terkait bocornya data Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) alias Bantuan sosial BPUM .
Kebocoran data BPUM itu terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan atas laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang menunjukkan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kepada penerima UMKM yang tidak tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati pada Jumat, 25 Juni 2021.
Adapun bantuan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk dapat memulihkan ekonomi nasional dalam menghadapi dampak pandemi., khususnya membantu para pelaku wirausaha.
Namun, Anis menilai hal tersebut dirasa belum cukup membuat UMKM untuk bangkit lagi lantaran pemerintah masih harus memperhatikkan UMKM dalam sektor fiskal maupun nonfiskal.
"Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal," tutur Anis, seperti dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi DPR pada Sabtu, 26 Juni 2021.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan UMKM juga memerlukan bantuan secara komprehensif, diantaranya adalah membantu untuk mempermudah akses pasar melalui digital platform, memudahkan akses bahan baku UMKM dan lainnya.
Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI itu mengutarakan agar pemerintah dapat mejembatani komunikasi antara perusahaan besar dengan para pelaku usaha kecil agar dapat menjalin kemitraan.
Kendati demikian, Anis pun menegaskan kepada pemerintah pusat agar dapat melakukan koordinasi secara serius dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara berkala agar bantuan UMKM tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Baca Juga: Sekretaris Jenderal DPR RI: 154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19
“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” ujar Anis.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan juga mengingatkan pemerintah perlu memperbaharui data penerima BPUM maupun bantuan sosial lainnya tiap bulan agar tidak berpotensi timbulnya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil laporan BPK menyebutkan adanya dana BPUM yang tidak tepat sasaran, yaitu senilai Rp1,18 triliun dengan 418.947 penerima BPUM yang tak sesuai kriteria.
Baca Juga: BLT UMKM 2021 Cair Rp11,76 Triliun, Berikut Cara Dapatkan BLT BPUM Langsung ke Rekening
Bahkan, dikabarkan sejumlah Rp91,8 miliar di antaranya disalurkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yaitu sebanyak 38,2 ribu penerima.***
