Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Indonesia saat ini tengah dihadapkan oleh permasalahan yang sangat kompleks, salah satunya adalah terkait program subsidi listrik.
Target pemberian subsidi listrik kepada masyarakat tersebut rupanya masih kerap tidak sesuai sasaran.
Hal ini membuat Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati turut memberikan respon saat diselenggarakannya rapat dengar pendapat BAKN DPR RI dengan Direktur Utama PLN, pada Rabu, 2 Juni 2021.
Baca Juga: Curigai Pemerintah Terkait Pembatalan Haji 2021, Haikal Hassan: Faktor Terlalu Dekat dengan China?
"Dengan kondisi APBN yang sedang sulit, subsidi harus tepat sasaran,” kata Anis, seperti dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi DPR, pada Jumat, 4 Juni 2021.
Wakil BAKN RI itu mengungkapkan rincian laporan data terkait subsidi yang diterima (Perusahaan Listrik Negara) PLN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yaitu adanya subsidi listrik sebesar Rp54,785 triliun pada tahun 2019, Rp52,311 triliun pada tahun 2020, dan Rp53,597 triliun pada tahun 2021.
Namun, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , besaran anggaran yang dikeluarkan dari APBN tersebut ditemukan adanya selisih jumlah ID pelanggan golongan tarif R1 antara data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Data milik PLN.
Dalam data Kemensos disebutkan terdapat 14.114.284 ID. Sementara itu, data milik PLN terdapat PLN 31.110.884 ID dengan selisih 16.996.600 ID.
Selain itu, ditemukan adanya ID pelanggan yang terindikasi bukan kelompok masyarakat tidak mampu sejumlah 3.357.128 pelanggan.
Anis Byarwati menyampaikan laporan data dari sumber yang terkait, dimana di mana hasil uji petik pada UPI Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kaltimra periode April sampai Agustus 2020.
Adapun laporan tersebut menunjukkan bahwa data pelanggan pasang baru penerima subsidi dalam system AP2T PLN tidak mempunyai data NIK BDT sebagai rujukan pelanggan merupakan kelompok keluarga tidak mampu sebanyak 273 pelanggan.
Kemudian, laporan tersebut menyebutkan terdapat system AP2T PLN yang tidak mempunyai NIK, data NIK yang tidak valid dan NIK dengan multi ID pelanggan sejumlah 1.569.218 pelanggan.
Laporan itu juga mengungkapkan adanya pemakaian listrik di atas kapasitas teknis maksimal sebanyak 1.760.763 pelanggan, 1 NIK pelanggan digunakan untuk lebih dari 1 ID pelanggan PLN sebanyak 857.060 pelanggan.
Baca Juga: Rambut Gondrong Abdee Slank Dipotong dan Anting Dicopot Secara Paksa Dirut Telkom, Begini Faktanya
Berdasarkan laporan data realisasi subsidi APBN mencatat bahwa selama ini angka subsidi yang mengalami peningkatan dipengaruhi oleh besaran subsidi listrik.
Pemerintah pun telah membayar alokasi APBN untuk kepentingan subsidi kepada PLN cq.golongan tertentu.
Adapun alokasi APBN untuk subsidi listik tersebut bertujuan agar masyarakat golongan tertentu dapat menikmati dan mengonsumsi listrik dengan harga yang lebih murah.
Oleh sebab itu, Politisi Fraksi PKS tersebut menyayangkan adanya laloran data subsidi yang tidak sinkron dengan apa yang terjadi di lapangan.
Selain itu, dirinya prihatin dengan sasaran subsidi listrik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin.
Anis juga kembali mengingatkan pemerintah mengenai komitmennya untuk memberikan subsidi listrik kepada masyarakat kurang mampu.
Sehingga, masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan listrik.***
