Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu evaluasi total. Karena seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.
Permintaan untuk evaluasi itu datang dari Jaringan Gusdurian pada Selasa, 11 Mei 2021, di Jakarta. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total.
Sebagaimana disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid,“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK.”
Baca Juga: Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Sebut SK Penonaktifan Tindakan Sewenang-Wenang
Jaringan Gusdurian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar hak asasi manusia.”
Jaringan Gusdurian meminta pemerintah bersikap transparan. Hal ini disampaikan pada poin ketiga. Agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
Baca Juga: Pekerja Migran Sumbang Devisa Rp 159,6 Triliun Per Tahun
"Kami meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," Alissa Wahid menegaskan.
