Sebab hal ini sangat dibutuhkan agar tidak ada peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.
Penyematan status teroris pada KKB Papua juga akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.
Baca Juga: KKB Papua adalah Terorisme, Rachland Nashidik : Tak Mudah Melabeli Teroris
Pemprov Papua juga berharap Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan PBB.
"Pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," tutupnya. ***