Network
Baca Juga: Menag Yaqut dan TNI Siap Bersinergi Bersihkan Kelompok Anti Pancasila
"Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE, itu juga gelombang baru yang diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya, yang juga sama yaitu harapan palsu," ujarnya.
Secara lebh lanjut, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan bahwa UU ITE hanyalah alat Istana untuk mengendalikan oposisi.
Dengan begitu, revisi UU ITE akan menjadi percuma jika oposisi tetap tidak dianggap oleh pemerintah.
Baca Juga: UU ITE Jadi Trending Twitter, Presiden Jokowi: Ini Perlu Direvisi
Baca Juga: Sebanyak 375 Santri di Cipedes, Tasikmalaya Positif Covid-19, Satgas Lakukan Isolasi Massal
"Jadi kalau dikatakan 'Silahkan kita revisi UU ITE', iya, tetapi oposisi sudah diserap ke Istana, lalu siapa yang mau bicara? Ngga ada kan," tutur Rocky.
Rocky mengatakan bahwa yang harus diperbaiki oleh Jokowi adalah caranya melangkah dalam track demokrasi dengan tidak mensponsori politik dinasti, tidak mensponsori Omnibus Law, dan tidak membiarkan adanya praktik korupsi dalam lingkaran pemerintahannya.
Kemudian menurut Rocy, Jokowi juga harus menunjukkan kepada publik bahwa dirinya mengerti demokrasi dan merevisi caranya berpikir.
