Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menjawab pertanyaan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK tentang bagaimana menyampaikan kritik agar tidak dipanggil Kepolisian.
Menurut Mahfud, pertanyaan yang diajukan oleh JK sudah biasa dihadapi oleh pemerintah, termasuk ketika mantan Wapres itu menjabat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.
Mahfud mengatakan bahwa sejak dulu jika ada orang yang mengkritik, sering dilaporkan ke Polisi dan Polisi wajib merespon.
Baca Juga: Facebook Akan Luncurkan Teknologi Smartwatch Tahun 2022 yang Mendominasi Apple dan Google
"Pertanyaan Pak JK ttg 'Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi' hrs dipahami sbg pertanyaan biasa yg dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orng mengritik sering ada yg melaporkan ke pilisi dan polisi wajib merespon," tulis Mahfud MD, seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @mohmahfudmd pada hari Selasa, 16 Februari 2021.
Mahfud juga mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan JK bukan dimaksudkan untuk menuding pemerintah.
Pasalnya, sejak periode pertama pun ada sejumlah kasus serupa seperti kasus Sarrachen, Muslim Cyber Army, dan kasus akun Piyungan.
Baca Juga: Baku Tembak Yang Menelan Korban, Antara TNI dan KKB di Intan Jaya, Papua
Baca Juga: Efek Pandemi Covid-19, BPS: Persentase Penduduk Miskin Naik 0,97 Persen
Selain itu, baru-baru ini keluarga Jusuf Kalla juga diketahui melaporkan sejumlah tokoh seperti mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Rudi Kamri, dan Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar ke Polisi dengan tuduhan politik.
Menurut Mahfud, apa yang dilakukan oleh keluarga JK itu merupakan laporan yang dilakukan warga negara terhadap warga negara.
Karenanya, Mahfud mengatakan bahwa pertanyaan JK merupakan ekspresi dilema masyarakat di Indonesia.
Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi krn dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan2 ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara thd warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adl ekspresi dilemma kita.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 14, 2021
Baca Juga: Demonstrasi Myanmar Terus Berjalan Meski Dijaga Kendaraan Lapis Baja
Baca Juga: Polri akan Selektif Terapkan UU ITE untuk Cegah Saling Lapor
Sebelumnya, diketahui mantan Wapres RI, Jusuf Kalla menyinggung pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk mengkritik pemerintah.
Dirinya mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.***
