SEPUTARTANGSEL.COM - Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 15,5 persen (yoy) yakni Rp1.841,1 triliun hingga 31 September 2020 dibanding periode yang sama di tahun lalu yakni Rp1.594,66 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, realisasi Rp1.841,1 triliun tersebut merupakan 67,2 persen dari target perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.
Menurut Sri, hal ini merupakan akselerasi dari pemerintah di kuartal III agar menjadi pendorong pemulihan ekonomi sehingga menciptakan siklus positif pada kuartal III dan IV.
Baca Juga: Polisi Kantongi Identitas Pelaku Tabrak Lari Mobil Putra Amien Rais
Baca Juga: [Link Live Streaming] Hadapi Bosnia Lagi, Timnas Indonesia U-19 Siap Tuntaskan Dendam
“Pemerintah berhasil mengakselerasikan belanjanya secara luar biasa pada kuartal III ini yang diharapkan menjadi pendorong atau menciptakan siklus positif pada kuartal III dan IV,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.
Sebagaimana dikutip Seputartangsel.com dari Antara, realisasi belanja Rp1.841,1 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp1.211,4 triliun atau 61,3 persen dari target sebesar Rp1.975,2 triliun.
Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp632,1 triliun dan belanja non K/L terealisasi Rp579,2 triliun.
Baca Juga: Tragedi Bintaro 19 Oktober 1987, Cerita Duka yang Tak Boleh Terulang Lagi
Baca Juga: BLT Bantuan Subsidi Upah untuk Gaji di Bawah 5 Juta, Menaker Ida Fauziyah: Cair Sebelum November
Sementara, belanja K/L itu telah mencapai 75,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836,4 triliun, sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 50,9 persen dari target yaitu Rp1.138,9 triliun.
Rincian belanja K/L meliputi belanja pegawai Rp180 triliun atau 70,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp256,6 triliun dan terkontraksi 2,6 persen (yoy) karena adanya perubahan kebijakan pembayaran THR dan Gaji ke-13.
Kemudian, belanja barang Rp222,7 triliun atau 82 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 9,1 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan Covid-19.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Minta MUI Dilibatkan untuk Pastkan Vaksin Covid-19 Halal
Baca Juga: Pesan Terakhir Influencer: Saya Orang yang Mengira Covid-19 Tidak Ada, Sampai Saya Sakit
Realisasi program PEN tersebut antara lain meliputi pembayaran insentif nakes, pengadaan alat atau sarana prasarana kesehatan, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah atau gaji bagi peserta Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsos TK).
Sementara untuk belanja modal sudah terealisasi Rp73,2 triliun atau terkontraksi 9 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing atau realokasi penanganan Covid-19 serta pembatasan sosial.
Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp156,3 triliun atau 91,5 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp170,7 triliun dan mampu tumbuh hingga 79,8 persen.
Peningkatan belanja bantuan sosial karena mendukung kebijakan JPS dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta program JKN.
Baca Juga: Hari Ini 19 Oktober, Dua Peristiwa Besar Terjadi di Indonesia
Baca Juga: Saat Dirjen WHO Gunakan Bahasa Indonesia untuk Apresiasi Penanganan Covid-19
Sementara untuk belanja non K/L terealisasi yang terealisasi Rp579,2 triliun atau meningkat 30,7 persen dibanding periode sama tahun lalu yang Rp443,2 triliun karena ditunjang oleh realisasi subsidi Rp114,3 triliun dan belanja lain-lain Rp112,4 triliun.
Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp629,7 triliun atau 82,4 persen dari target dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763,9 triliun.
Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp572 triliun dan Dana Desa sebesar Rp57,7 triliun.***