SEPUTARTANGSEL.COM - Dilantiknya Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 7 September 2022 lalu menimbulkan pro dan kontra di tengah publik.
Pro dan kontra ini berkaitan dengan jejak digital Azwar Anas, di mana sebuah foto syur diduga mirip dirinya beredar di media sosial.
Dalam foto syur yang diduga Azwar Anas itu, terlihat seorang laki-laki berkaus biru sedang duduk di dalam mobil sambil menyandarkan tangan di kaki wanita yang bertumpu di badannya.
Selain itu, terlihat juga sebuah botol berwarna hijau yang diduga minuman keras.
Di foto lainnya, seorang pria diduga Azwar Anas terlihat sedang mengenakan kaus putih tanpa celana. Dalam foto itu juga terlihat botol minuman diduga minuman keras.
Foto syur diduga Azwar Anas diketahui sempat beredar pada tahun 2017 silam dan membuat mantan Bupati Banyuwangi itu mundur sebagai calon wakil gubernur saat maju Pilkada Jawa Timur tahun 2018.
Menanggapi hal ini Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengimbau agar masyarakat bisa membedakan antara etika umum dan etika pejabat publik.
"Kalau kita bicara etika umum memang sangat bergantung kepada masyarakatnya, apakah masyarakat permisif atau tidak terhadap hal-hal seperti itu," kata Refly Harun.
"Dalam konteks Indonesia, ya kadang-kadang di beberapa daerah ada lah sedikit permisifnya, tetapi in general belum permisif untuk tindakan-tindakan seperti itu," ujarnya.
Menurut Refly Harun, yang paling harus dilihat dari permasalahan ini adalah soal etika pejabat publik.
Meski secara umum masyarakat mungkin kurang peduli dengan hal-hal seperti itu, tetapi masyarakat akan mempermasalahkan pejabat publik yang memiliki masalah moral.
"Negara seperti Amerika Serikat pun masih mempertimbangkan hal tersebut," ujarnya.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, etika umum dan etika pejabat publik merupakan hal yang berbeda, sehingga tindakan tidak senonoh bisa dipersoalkan.
"Apa lagi Indonesia yang mayoritas Muslim dan menganggap hubungan di luar pernikahan sebagai pelanggaran hukum," ucapnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 11 September 2022.
Baca Juga: Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J Dibongkar Pria Brewok, Refly Harun: Ceritanya Masuk Akal, tapi...
Terlepas dari semua itu, ia menegaskan perilaku tidak senonoh yang dilakukan pejabat publik tidak dapat diterima.
Pasalnya, kata Refly Harun, hal itu akan merusak etika pejabat publik.
"Dari sisi agama kita tidak berdebat lagi, tapi dari sisi tata negara kita bicara tentang public ethics," ucapnya.
"Karena itu biasanya terbalik, seorang pejabat publik yang ketahuan memiliki hubungan seperti ini misalnya biasanya menjadi sarana dia untuk mengundurkan diri," kata Refly Harun menambahkan.
Kemudian, ia menyinggung tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh anggota DPR dengan seorang aktris beberapa waktu silam.
"Jadi dulu beberapa anggota DPR misalnya, tidak hanya foto syurnya, tetapi juga hubungan intimnya dengan seorang artis viral di internet kemudian mengundurkan diri. Bahkan sempat lama menghilang sebelum back to politics again," tuturnya.
Refly Harun pun mengkritik Jokowi yang menurutnya tidak mempertimbangkan pengangkatan Azwar Anas sebagai menteri di kabinetnya.
Baca Juga: Skenario Pembebasan Ferdy Sambo Dibongkar Tokoh Ini, Refly Harun: Didukung Komnas HAM dan...
Padahal, kata Refly Harun, menteri merupakan jabatan yang tidak perlu dipilih melalui Pemilu sehingga harus disaring lebih ketat.
"Pertanyaannya, apakah gak ada orang lain di Republik ini untuk mengisi jabatan itu kecuali sosok yang ditenggarai paling tidak bermasalah karena ada foto syurnya atau ada hal-hal yang tidak senonoh yang beredar di media sosial. Itu pangkal masalahnya," ujarnya.
"Memang tidak melanggar hukum, tapi jelas melanggar etika. Dan seorang Presiden tidak seharusnya mengangkat orang-orang yang dianggap melanggar etika publik," tegas Refly Harun.
Terlebih sebagai MenPAN RB, Azwar Anas akan banyak berhadapan dengan etika Aparatur Sipil Negara (ASN).***