Masinton Pasaribu Minta Luhut Mundur Terkait Big Data, Netizen: Kenapa Tidak Ditangkap?

SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan untuk mundur dari jabatannya.

Masinton menilai Luhut tidak bisa mempertanggungjawabkan 'big data' yang disebutnya.

Sebelumnya Luhut menyebutkan bahwa terdapat 110 juta masyarakat yang meminta penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan meminta masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan 'Diledek' Adhie Massardi Soal Big Data: Buaya Itu Big Mouth, Oligarki Big Money

Namun, ketika Luhut didemo BEM Universitas Indonesia, untuk menjelaskan big data yang disebutnya, Luhut tidak bisa menjawab.

Mahasiswa terus meminta penjelasan, karena Luhut sebagai pejabat publik telah membuat kegaduhan politik dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Luhut justru berbalik dengan berkata bahwa dia tidak mendukung masa jabatan presiden tiga periode dan menyebut bahwa yang meminta masyarakat.

Baca Juga: PDIP Minta Luhut Klarifikasi Big Data Tunda Pemilu 2024, Rizal Ramli: Jadi Alat Big Lies

Hal ini mengakibatkan Masinton berkesimpulan bahwa big data Luhut adalah kebohongan. Karena itu, Masinton memintanya mundur.

Sebelumnya, Masinton sempat menyindir Presiden Jokowi yang mengangkat Luhut menjadi Ketua Sumber Daya Air Nasional.

"L4 ( ‘uhut ‘agi ‘uhut ‘agi)," kata Masinton dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Masinton pada Rabu 13 April 2022.

Menanggapi hal itu, netizen di media sosial Twitter pun ramai membicarakan bahwa big data Luhut hoax dan ada yang meminta agar Luhut ditangkap.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Ingatkan Ketua KPU Periode 2022-2027 Hasyim Asy'ari Agar Tak Ulangi Masalah Pemilu Lalu

"Gimana ini pak @mohmahfudmd dan @ListyoSigitP. Big Data Hoax.. kenapa tidak disoal. Kenapa tidak ditangkap. Sedangkan HRS dan HBS dipenjara dianggap berbohong," kata @conan_idn.

Ada juga netizen yang memprotes, mengapa Menko Marves tidak mendapatkan sanksi.

"Kalau rakyat menyebar berita hoax, di proses dan dipenjarakan. Tapi kenapa kok menteri yang mengeluarkan berita hoax bisa aman"saja.. ?" komen @BglZigen.

Ada juga netizen yang memprotes untuk mengganti presiden secepatnya.

"Yang Lebih Bagus Hapus PDIP, Ganti Presiden Secepatnya.. karena PDIP satu2nya Partai yang dari Ketua Umum Sampai Petugas Partainya nya Ga Punya Kwalitas... Busuk Semua," ujar @INkostaman.***